Partisipasi publik juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai forum publik dan pemanfaatan teknologi. Pengembangan institusi demokrasi dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan sistem pemerintahan. Dialog antar-budaya perlu dipromosikan untuk meningkatkan pemahaman dan harmoni di antara berbagai kelompok budaya, agama, dan etnis yang berbeda. Terakhir, pengambilan keputusan harus semakin berbasis pada bukti, didukung oleh penelitian dan analisis data yang kuat.
Kepemimpinan berkelanjutan dan inklusif bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia di era globalisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, para pemimpin Indonesia dapat membawa perubahan positif yang signifikan, tidak hanya bagi organisasi atau pemerintahan mereka, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.
Pancasila, sebagai landasan ideologi negara, harus terus dijadikan pedoman dalam mengembangkan model kepemimpinan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, para pemimpin Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk persatuan dan kemajuan bangsa, menghadapi tantangan global dengan percaya diri, dan memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur di masa depan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H