Mohon tunggu...
luqman hakim
luqman hakim Mohon Tunggu... Freelancer - Be Better

Be Better

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

SIM untuk Pelajar, Mungkinkah?

28 April 2022   06:05 Diperbarui: 28 April 2022   06:22 117
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Source: http://www.maxxis.id/

Anak muda mudah terpancing untuk bertindak secara fisik. kasus  klitih di Yogyakarta misalnya, sebagian besar karena saling provokasi kemudian terjadi balas berbalas di lain waktu dan kesempatan. 

Apalagi anak-anak juga kerap menjadi target para pelaku kejahatan curanmor. Anak-anak juga rentan teledor seperti ketinggalan kunci kendaraan, lupa memakai pengaman, serta menyesuaikan kecepatan. 

Secara finansial, anak-anak belum akan mampu untuk membeli kendaraan. Kebanyakan kendaraan adalah pembelian orang tua setelah melewati bujuk rayu anaknya lewat mogok makan, mogok sekolah, bahkan mogok keluar rumah. Jadi, orang tualah yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Belum lagi jika terjadi kerusakan tetap orang tua yang akan keluar dananya bukan?

Permasalahan ini pernah dibahas oleh salah satu gubernur di pulau jawa pada tahun 2018 lalu agar anak-anak sekolah dapat diberi SIM apabila sudah lulus uji berkendara. 

Usulan ini nampaknya belum ditanggapi secara serius oleh pihak terkait. Bahkan sudah mendapat penolakan dari beberapa pihak. Akibatnya kasus kecelakaan tetap meningkat dari tahun ke tahun sementara para pemilik alias korporat pembuat kendaraan terus menikmati laba penjualan.

Bukan ingin membiasakan yang salah dan menyalahkan yang biasa, tetapi kondisi yang kita temui saat ini orang tua juga tidak sedikit yang  merasa terbantu kalau anaknya dapat mengendarai sepeda motor. Meski masih belum memiliki SIM, setidaknya untuk menemani belanja harian sudah masuk kriteria menantu idaman.

Solusi dari permasalahan ini tentu saja adalah bagaimana caranya menyatukan berbagai persepsi antara lain pejabat pembuat kebijakan, orang tua, anak, serta sekolah. 

Kebijakan yang dapat dibuat misalnya jalur khusus anak sekolah, jam berkendara anak sekolah, batasan durasi berkendara, jenis dan tipe kendaraan, batasan kecepatan, dan kebijakan pendukung lainnya. 

Bagi orang tua sangat penting melakukan pengawasan secara mandiri mulai dari menyiapkan perangkat keamanan yang terstandarisasi, pengecekan kesehatan kendaraan, dan keberanian untuk mengatakan tidak kepada perilaku yang berlebihan dalam berkendaraan. 

Anak-anak juga patut menyadari untuk  tidak berbuat diluar batas. Cukuplah kendaraan hanya sebagai alat yang mempermudah kegiatan seperti sekolah, membantu orang tua, silaturahmi keluarga, dan tidak keluar koridor apalagi menuruti emosi semata.

Sekolah memiliki peranan penting dalam mengawasi perilaku berkendaraan anak sekolah. Sosialisasi keamanan dan keselamatan secara rutin dilaksanakan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun