Oke, kalau sudah begitu DPT 100% akurat dong? Seharusnya begitu. Tetapi ada satu persoalan lagi yang mungkin tidak terduga: IT!! Percaya atau tidak, penggunaan IT untuk hal ini (pemutakhiran data pemilih) menjadi beban tersendiri di benak para panitia pemutakhiran data pemilih. Bukan apa-apa, pertama karena data pemilih yang sangat banyak (bayangkan saja mencermati puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan baris data kan pusing sendiri :p ). Delta (perubahan data) nya terlalu besar, euy. Kedua karena persebaran internet (jangankan internet, bahkan listrik) tidak merata di Indonesia. Bagi kita yang tinggal di kota besar, ya lumayan lah. Giliran yang tinggal di pulau selain Jawa? Wah, listrik saja byar-pet!
Jangankan di luar Jawa, di Jawa Barat saja masih ada daerah yang belum mendapatkan listrik. Yang saya tahu sih bagian selatan kebanyakan. Kabupaten Garut, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, mana lagi yang di Selatan? :D Bayangkan saja, dari tempat mereka ke pusat kota/kabupaten nya saja mungkin sudah 8 jam sendiri, lalu mengentri data? Walah sulit :D apalagi selain hambatan infrastruktur, kadang memang orang-orang di tingkat desa/kelurahan tidak begitu mengerti komputer. Susah kan? Hebatnya, mereka sebenarnya memiliki data yang baik, cuma ya itu, masih berupa corat-coretan tulisan tangan. Dari situ lah ketahuan mungkin mengapa DPT jadi kacau beliau begini. Atau masih kurang jelas? :p
Nah itu tadi sedikit dari sekian persoalan yang mungkin muncul, menurut analisis saya. Sebagai seorang engineer, malu dong, kalau datang bawa persoalan tapi tidak bawa solusi? Nah ini mungkin bisa jadi saran saya untuk ke depannya.
Pertama dan paling penting: Integrasikan. Data. Kalian. Data DPT dan data kependudukan seharusnya bisa digabungkan secara kontinu, bukan hanya pada saat menjelang pemilu saja. Data yang ditulis tangan itu seharusnya bisa jadi masukan data yang sangat baik untuk data kependudukan. Begitu pula dengan masukan data orang-orang yang meninggal dunia, atau pindah alamat, dan sebagainya. Tidak sesulit itu kok. Asalkan, data DPT di KPU sudah baik formatnya. Menggabungkan dua database jadi satu, tidak susah, asal infrastrukturnya ada saja kok :p
Kedua, ini mendukung yang pertama tadi sih, selain data yang tersebar di setiap daerah, KPU seharusnya memiliki database sendiri untuk menampung seluruh data dari setiap daerah, yang selalu akan update pada setiap daerah tersebut mengadakan pilkada. Memang sulit sih menyatukan data dari banyak sekali sumber seperti itu, tapi saya mau kok jadi admin database nya KPU, asal gajinya 8 dijit dengan dijit paling kiri minimal 2 ya :p
Ketiga. Membuat sistem itu baik, tapi harus dipikirkan bagaimana sistem itu seharusnya membantu kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya ngga? Harus dipikirkan bagaimana medannya, usernya siapa, SOP nya bagaimana, plan A sampai plan Z jika SOP tidak jalan, dan lain sebagainya. Saya sendiri kemarin sempat kelabakan soal ini, tetapi jika direncanakan dari awal pasti bisa :D
Keempat. Para petugas itu harus lebih “diikat” dalam pekerjaannya menurut saya, sehingga pekerjaan ini jadi prioritas utama mereka. Bagaimana diikat nya, ya terserah. Bisa dengan honor yang baik, atau dengan kontrak kerja mungkin?
Itu saran saya dari sisi teknis saja ya, dari kebijakannya saya tidak mengerti soalnya :p Hal ini saya sudah analisis sejak kemarin mengurus data pemilih di Jawa Barat. Satu lagi saran saya untuk semuanya (termasuk anggota DPR yang mungkin baca ini), janganlah saling menyalahkan. Cari solusi, dan jalankan! Terimakasih sudah membaca tulisan ini, semoga berguna untuk semuanya. Selamat malam.
(oh iya, maaf saya tidak mencantumkan gambar sebagai alat bantu, tidak sempat buat :D )
*Penulis adalah konsultan yang membantu penyusunan daftar pemilih di pemilukada Provinsi Jawa Barat 2013
