Penandatanganan MoU: Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam rangka memperluas peran Polri dalam pembangunan nasional, Rapim Polri 2025 juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Badan Gizi Nasional serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif, seperti peningkatan gizi anak-anak di daerah terpencil, pemberdayaan desa, dan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan peran Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam mendukung pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Evaluasi dan Strategi Polri ke Depan
Rapim Polri 2025 juga menjadi wadah evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun sebelumnya. Beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam pertemuan ini meliputi:
1. Â Peningkatan Profesionalisme dan Transparansi Polri
Polri terus berupaya meningkatkan profesionalisme dengan memperkuat sistem pengawasan internal serta menerapkan transparansi dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum
Dengan semakin maraknya kejahatan berbasis digital, Polri akan memperkuat pemanfaatan teknologi dalam sistem keamanan dan investigasi.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
