Pentingnya Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum

Pentingnya Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan Hukum

Lulut Ayu Permataningrum

Universitas Ahmad Dahlan

A. Latar Belakang

Banyak dari aspek terpenting dari struktur sosial sangat bergantung pada berfungsinya profesi-profesi yang baik . Salah satu aspek etika dan moral yang menonjol tentang perilaku seseorang disebut profesi. Adapun profesi di bidang hukum yang sedang populer di era digital yaitu hakim, jaksa, advokat , notaris, dan berbagai instansi yang berdasarkan undang-undang . Profesi hukum adalah pejabat umum yang bekerja di bidangnya masing-masing.

B. Pembahasan

Dalam kehidupan, etika sangat penting dalam berkomunikasi karena tentang perasaan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, kita harus ingin memahami makna moralitas itu sendiri.

Dalam istilah etika (Yunani kuno: "ethikos", yang berarti "dibentuk dari kebiasaan") adalah studi tentang di mana dan bagaimana cabang utama filsafat nilai atau kualitas menjadi standar dan penilaian moral. Dari sudut pandang metodologis, tidak semua yang menilai perilaku dikatakan bermoral. Etika membutuhkan sikap kritis, metode dan sistematis dalam refleksi. Itulah mengapa etika adalah ilmu, oleh karena itu orang yang bermoral adalah orang yang memberikan teladan perilaku, dan orang yang bermoral adalah orang yang menunjukkan teladan.

Hukum dan etika profesi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada hukum dan etika profesi yang normatif dan memuat etika, keduanya mengikat dan mempunyai tujuan, yaitu masyarakat dapat berbuat baik sesuai dengan norma sosial, dan setiap pelanggar akan dihukum. Perbedaan sanksi etika profesi hanya berlaku bagi anggota profesi, sedangkan sanksi hukum berlaku bagi semua warga negara.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat penting artinya, karena tujuan hukum adalah pelaksanaan hukum. Tujuan ketertiban hukum adalah untuk menciptakan suasana aman dan tenteram dalam masyarakat.

 Hubungan etika dengan profesi, khususnya profesi hukum, yaitu etika profesi merupakan sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan jasa profesional di bidang hukum kepada masyarakat, serta memberikan partisipasi penuh dan pengetahuan profesional sebagai jasa untuk memenuhi kebutuhan. Melakukan tugas berupa kewajiban manusia, disertai dengan pemikiran yang serius.

Tanggung jawab pekerjaan di bidang hukum (hukum pidana) sangat sederhana sehingga membutuhkan tenaga hukum yang terampil untuk peka terhadap keadilan dalam ikut serta dalam urusan sosial. 

Potensi kejahatan yang sangat tinggi harus dikendalikan dengan meningkatkan kecenderungan respon sosial, karena jika kita tidak berusaha untuk mengontrol keadilan, tujuan menyejahterakan masyarakat, dan kemakmuran dengan menjaga ketertiban sosial maka akan hancur. Tatanan kehidupan masyarakat harus dijaga ketertiban hukum dan memerlukan dukungan tertib di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan negara, dan kebudayaan.

Tujuan didirikannya negara hukum adalah untuk secara aktif mewujudkan kepentingan rakyat, dan kepentingan semua orang adalah untuk kesejahteraan umum, tidak semena-mena tetapi untuk mengelolanya melalui semua undang-undang. Pemerintah dan alat / lembaga negara melaksanakan tujuan negara. Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tujuan negara bukan hanya untuk menegakkan hukum.

Pada unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi, advokad) dalam penegakan hukum Indonesia memang berkomitmen pada kode etiknya sendiri. Dengan kata lain, tidak boleh ada celah kecil yang secara bertahap meluas dari waktu ke waktu (efek kapilaritas), celah kecil ini pada akhirnya akan menutupi masalah yang sedang terjadi. 

Permasalahan yang muncul dan melanda hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh penurunan moralitas lembaga penegak hukum kita. Ini mungkin langkah awal bagi pemerintah, bersama dengan aparat penegak hukum, ahli hukum, dan kelompok terkait penegakan hukum lainnya, untuk membangun kembali kode etik profesi hukum di mana substansi harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Tegas mengisi celah-celah penyelewengan hukum, bersikap sangat jelas dan transparan, serta menuntut nilai kejujuran. 

Peningkatan etika aparatur penegak hukum harus menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mereformasi aparat penegak hukum. Mengenai kode etik sebagai patokan dalam melaksanakan tugas profesional hukum, tidak hanya perlu selalu mengacu pada tujuan hukum, tetapi tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban yang adil, yang bertumpu pada penghormatan terhadap martabat manusia.

C. Penutupan

Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah sosok baru di negara kita, pembahasan menjadi sangat penting, karena ini bukan hanya tugas dan misi Undang-Undang Dasar (UUD 1945), tetapi di sisi lain juga menjadi tonggak dan benteng pertahanan. Hukum dan keadilan. Etika profesi penegak hukum dalam penyelesaian masalah adalah penegakan hukum.