Sistem Kekeluargaan (Dinasti Politik) dan Oligarki di Era Reformasi

Di masa reformasi saat ini, yang kita ketahui hanya mementingkan kepentingan keluarganya dan memiliki kemampuan untuk menyingkirkan semua orang yang tidak berkepentingan dalam kehidupan mereka, sistem kekeluargaan---juga dikenal sebagai dinasti politik---telah mendarah daging dalam masyarakat luas. Ada kemungkinan bahwa keluarga-keluarga yang menduduki posisi tertinggi di pemerintahan dapat meminta anggota keluarga mereka untuk hadir dan berpartisipasi dalam angkat tersebut untuk mendampingi mereka, sehingga menghindari pemutusan hubungan keluarga di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, bahu membahu sudah banyak dilihat di lapangan, di mana tetangga atau orang-orang di sekitarnya tidak menutup kemungkinan tidak melakukannya.Hal tersebut tampaknya mutlak karena mengejar kepentingan keluarga, yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan. 

Hal ini menghasilkan regenerasi pemerintahan yang jelas dari pihak keluarganya. Selain itu, selama keluarganya tetap memegang posisi pimpinan strategis, pemerintahan juga dapat mengalami regenerasi.Karena tidak ada pegangan atau istilah, orang dalam biasanya yang mendudukinya, ada kemungkinan kecil bahwa orang lain akan mendudukinya.

Untuk bersaing secara murni dalam dunia kerja dan pemerintahan di era reformasi ini bisa dianggap kejam.Meskipun semua itu tidak terlihat jelas dalam kehidupan nyata, orang awam dapat melihatnya sendiri. 

Dinasti politik tidak seharusnya diterapkan dalam demokrasi Ngara, seperti yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hanya kerabat pemimpin yang berkuasa yang mencalonkan calon dan rakyat tidak memiliki kebebasan pilihan langsung.Dinasti pollitik jelas disorot di media, tetapi masyarakat tidak terbiasa dengan dunia digital, di mana mereka tidak mengubris dan tidak mau mengambil tindakan tegas. Sebenarnya, masalah ini dapat diselesaikan, tetapi ketidakpedulian dan ketidakberdayaan masyarakat membuatnya menjadi isu yang simpang siur yang banyak dibicarakan tetapi tidak ada kuasa untuk mengubrisnya, Sebenar  nya ini sebuah masalah besar dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada eksistensi pemerintahan itu sendiri.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa dinasti politik akan menghasilkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik, di mana kekuasaan hanya dipegang atau dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, tanpa memberikan celah bagi orang lain untuk berpartisipasi.. Selain itu, politik dinasti akan berdampak buruk pada akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena mereka cenderung serakah.

Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, keluarga, atau perusahaan yang memiliki otoritas untuk menguasai negara atau perusahaan. "Oligarki" berasal dari kata Yunani "oligarkhes", yang berarti "sedikit yang memerintah", menurut Thoughtco. Oligarki dapat mengontrol semua jenis pemerintahan, termasuk monarki, demokrasi, dan teokrasi. Tidak ada konstitusi atau piagam formatif serupa yang menghalangi oligarki untuk benar-benar mengontrol pemerintahan.

Semua sistem politik akhirnya berubah menjadi oligarki di bawah "hukum besi oligarki". Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih, dan dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu mereka. 

Secara umum, para pemimpin oligarki mengejar kekuatan mereka sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Seringkali, istilah "oligarki" dan "plutokrasi" membingungkan karena keduanya berbeda: para pemimpin plutokrasi selalu memiliki kekayaan, sedangkan oligarki tidak perlu memiliki kekayaan untuk menguasai kekuasaan mereka. Akibatnya, plutokrasi selalu ada, tetapi plutokrasi tidak selalu oligarki.

Oleh karena itu, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu yang mungkin terkait dengan kekayaan, hubungan keluarga, bangsawan, bisnis, agama, politik, atau kekuatan militer.

Menurut berbagai literatur, politik oligarki sebenarnya berkembang selama masa orde baru, ketika sekelompok orang tertentu memperdagangkan otoritas kebijakan. Menurut penelitian Vedi R Hadiz, sebelum tahun 1980-an, ketika keluarga Soeharto belum menjadi bagian dari pemain ekonomi, oligarki seperti Liem Sioe Liong, Bob Hasan, dan lainnya terbiasa mendapatkan monopoli dan akses eksklusif untuk mendapatkan kredit, lisensi, dan pasokan. Tentu saja, ini semakin meningkat saat keluarga Soeharto bergabung dengan oligarki tersebut (Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, 2009).

Namun, menurut Vedi R Hadiz, oligarki menyebar setelah reformasi. Kekuasaan pusat didistribusikan ke daerah, serta ke lembaga seperti parlemen dan partai partai politik.

Uang digunakan untuk politik di masa Orde Baru (Orba) sebagai pengganti otoritarianisme. Bahkan saat reformasi dimulai, ada bau intimidasi dan kekerasan politik (Vedi R Hadiz, 2005:262). Hukum memang sulit untuk melawan politik oligarki. Dia bekerja di ruang ruang di mana elite berbicara secara tertutup. hadir saat perundingan jabatan jabatan publik. Ada banyak organisasi dan berbagai akses politik. Dalam koridor politik oligarki, urusan nasional sama dengan urusan segelintir orang yang menguasai media dan kekuasaan. Pasti mengeksploitasi kemampuan demokrasi. Karena demokrasi menghargai persaingan. Fairness dan prinsip-prinsip keadaban umum Dalam politik oligarki, hal-hal seperti ini tidak ada.