Penerapan Nilai Ekonomi Manusia dan Pancasila Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi nilai-nilai ekonomi kemanusiaan dan  Pancasila yaitu pandangan atau pendapat  individu atau kelompok tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai ekonomi nasional dan  Pancasila  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan penilaian, keyakinan atau evaluasi terhadap upaya pemerintah, lembaga atau masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi kerakyatan juga merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat komunitas lokal, khususnya koperasi dan sektor.

Nilai-nilai Pancasila  Pada dasarnya tujuan nasional  negara kesatuan Republik Indonesia adalah pembangunan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang perekonomian. Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menandakan bahwa masyarakat harus bekerja sama dan mempunyai semangat gotong royong untuk mencapai tujuan bersama.  Kualitas perekonomian nasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya dengan melalui:

 ~ Memperkuat Edukasi dan Kesadaran : Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan asas perekonomian negara melalui kampanye edukasi dan informasi.

 ~Pemberdayaan Masyarakat : Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang UKM dan korupsi.

 ~ Pertumbuhan ekonomi inklusif: pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat kepada segelintir orang, namun juga seluruh lapisan masyarakat.

 ~ Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap program keuangan masyarakat dan memperbaiki hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.

 ~Kolaborasi dan Konsultasi: Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai tujuan perekonomian rakyat.

 Implementasi dan tantangan:  Terwujudnya perekonomian nasional dan nilai-nilai Pancasila untuk mensejahterakan rakyat bukanlah suatu hal yang mudah, tantangan-tantangan seperti korupsi, lambatnya birokrasi  dan perubahan sosial  ekonomi yang cepat harus diatasi, hal ini juga memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah. , sektor swasta dan masyarakat.