Jangan Ambil Tanah Kami....

Penderitaan Aborigin tidak juga terselesaikan karena tidak ada perwakilan mereka di tingkat pemerintahan. Jumlah Aborigin juga terlalu sedikit untuk memiliki wakil di parlemen. Tidak ada pemimpin yang dapat menyuarakan kepentingan Aborigin. Apalagi jika mengingat Aborigin terdiri dari beragam komunitas yang mempunyai bahasa dan adat tradisi berbeda sehingga sulit bersatu.

Menurut Wikipedia, Aborigin terdiri dari suku Koori (mayoritas tinggal di New South Wales dan Victoria), Murri (Queensland), Noongar, Yamatji, Wangkai (Australia Barat), Nunga (Australia Selatan), Anangu (Australia Selatan, Australia Barat, dan Northern Territory), Yapa (Northern Territory), Yolngu (Eastern Arnhem Land), dan Palawah (Tasmania). Asal kata Aborigin yang memiliki arti "pribumi atau yang pertama dikenal" (bahasa Latin Aborigines dari ab berarti "dari" dan origo atau origin berarti "awal") telah digunakan sejak tahun 1789.

Akhirnya hari yang sudah dinantikan tiba juga. Perdana Menteri Kevin Rudd secara resmi, mewakili Pemerintah Australia, meminta maaf atas segala perlakuan tidak adil terhadap Aborigin. Keinginan Willkes agarpemerintah minta maaf terkabul sudah. Bagi sebagian warga Aborigin, ini amat melegakan. Kata "maaf" dianggap bagian terpenting dari proses penyembuhan luka. Namun, ada pula yang menilai "maaf" tidak cukup. Harus ada kompensasi.

Bagi Aborigin, kompensasi di sini berarti pemberian ganti rugi berupa uang. Namun, Rudd menolak memenuhi hal itu. Sebagai gantinya, ia berjanji meningkatkan kehidupan Aborigin dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Setelah mendapat kata "maaf", kini masyarakat Aborigin harus lebih giat menagih janji Rudd. Setidaknya, Rudd lebih baik dari John Howard. Rudd bersedia dengan legowo minta maaf. Howard tidak mau minta maaf. Alasannya, generasinya tidak bertanggung jawab atas akibat atau hasil dari kebijakan pada masa lalu. Lagi pula, paling tidak Australia juga lebih baik daripada Amerika Serikat yang sampai sekarang belum juga minta maaf secara formal kepada masyarakat pribumi Indian.