TINGKAT KORUPSI MEMPRIHATINKAN

MEMPRIHATINKAN,INDEK PERSEPSI KORUPSI/IPK  INDONESIA MEROSOT TIDAK TANGGUNG-TANGGUNG DARI NILAI 38 MENJADI 34 DI TAHUN 2022 SEHINGGA INDONESIA MENEMPATI URUTAN KE 110 DARI 180 NEGARA YANG DISURVEY

Kompas 2 februa23 " Pengumuman IPK ini yang menyebabkan pemerintah  Indonesia mengambil Langkah -langkah untuk memperbaiki birokrasi  dengan tiga upaya atasi korupsi  supaya  menaikkan IPK," meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi , pembinaan Sumber Daya Manusia(SDM),  digitalisasi pemerintahan.

Sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi yang dimaksud adalah menyangkut tumpang tindih peraturan yang akan diatur dalam suatu wadah aturan  yaitu Omnibus Law sedangkan pembinaan SDM supaya masyarakat mampu bekerja secara efisien dan efektif serta mampu menguasai teknologi, untuk digitalisasi, menurut Mahfud MD "kalau digitalisasi jalan di pemerintah maka korupsi bisa (dihilangkan)"

Apakah memang benar dengan digitalisasi korupsi bisa dihilangkan?

Dengan digitalisasi dapat secara efisien dan afektif untuk mengatasi pungutan liar di instansi pelayanan public,karena akan mengurangi kontak antar manusia pada instansi-instansi public service, tetapi  apakah dapat memberantas  mega korupsi ?

Mega Korupsi yang terjadi   di tahun 2022 sudah pada tingkat predator artinya perbuatan korupsi dimotivasi bukan masalah perut atau  kepepet, menurut teorinya Donald Cressy seseorang melakukan fraud karena factor Opportunity,pressure , rationalization. Teori Donald Cressy tidak berlaku pada mega korupsi ini, karena korupsinya sudah menjadi penyakit, keserakahan/greed  dan tidak akan berhenti kalau sasarannya belum habis seperti kasus jiwasraya dan Asabri.

 Sebagai pembanding pada seminar  Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah  yang diadakan pada Tanggal 23 Agustus 2006 , disampaikan oleh DR.M.M.Syamsa Ardisasmita DEA Deputi Bidang Informasi KPK. Pada seminar itu ditulis dalam makalahnya bahwa  pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan secara manual dan menurut KPK  pelaksanaannya tertutup, tidak transparan,  33 kasus korupsi pertahun yang ditangani KPK pada tahun 2005 , 24 kasus  atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi   yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah

Bagaimana kondisi sekarang  (th 2021) hampir semua pengadaan barang dan jasa disemua instansi pemerintah diwajibkan menggunakan e-Announcement dan  e-Procurement , apakah Persepsi Korupsi (IPK)  Indonesia membaik? Menurut Transparency Internasional  dari 160 negara yang disurvey, posisi Indonesia cenderung membaik  tetapi sangat lambat , pada tahun  2021, Indonesia berada diurutan 96, Suriname peringkat 87 ,Timor leste 82 sedangkan Malaysia sudah jauh diatas Indonesia di peringkat 62. Dan pada tahun 2022 malah melorot ke tingkat 110 dari 180 negara.

Dari perbandingan diatas dengan upaya  digitalisasi saja penurunan tingkat  korupsi berjalan lambat,kenapa demikian?karena masih ada titik- tiik  rentan /vulnerability  yang tidak  diperbaiki.

 Secara umum/common sense kalau ingin memperbaiki sesuatu pasti dipelajari atau dianalisis bagian mana yang rusak dan apa penyebab kerusakannya, begitu juga di forensic kalau ingin mendapatkan barang bukti harus diketahui dulu prosesnya , sebagai contoh  belanja modal suatu instansi baik memakai anggaran APBN atau pinjaman luar negeri berdasarkan kebutuhan suatu instansi. Instansi akan mengajukana  kemana?, siapa saja yang menentukan boleh tidakntya pembelanjaan tersebut disetujui? kemudian turun ke instansi pusat baru turun ke instansi pemakai.

Predator dapat melakukan social engineering dan melakukan kolusi di titik titik rentan/vulnerability proses tersebut, malah yang celaka  kebutuhan suatu instansi disesuaikan oleh barang vendor, mana yang dibeli sesuai keinginan predator, hal ini sudah umum terjadi.(ini diluar digitalisasi)

Adalah peneliti dari pusat kajian Anti korupsi Universitas Gajah Mada Zaenur Rahman memberikan pemikiran untuk memerangi korupsi Instansi pelat merah dengan menerapkan  manajemen Anti Korpsi ISO 37001, merupakan manajemen bertaraf internasional. Pada prinsipnya  dalam system ini,  instansi diajarkan cara manajemen yang transparan, ber etika, integritas dan setiap keputusan diawali dengan due diligence, Pertamina sudah memakai standart ISO 37001 dan  terbukti Pertamina memberikan laba bersih  29,69 Triliun pada tahun 2021 naik 95 % dari tahun sebelumnya. (manajemen anti korupsi ISO 37001 perbaikan perusahaan pelat merah).

Zaenur Rahman juga memberikan saran  untuk memperbaiki peningkatan IPK ini yaitu dengan mengkritisi peran aparat penegak hukum dengan kewenangan yang terlalu besar sehingga banyak penyalah gunaan kekuasaan termasuk korupsi. Lebih lanjut yang menarik dikritisi adalah sistem SDM,Sumber Daya Manusia, yang  sudah menjadi rahasia umum  dan jarang disentuh yaitu straight forward pada  perlunya dilakukan reformasi dalam perekrutan,promosi, mutasi dan memperbaiki kesejahteraan bagi apparat penegak hukum. kalau  mencontoh pada negara negara yang bersih dengan IPK tinggi didalam perekrutan,promosi dan mutasi sangat mengutamakan Integritas

Didalam perekrutan,promosi dan mutasi tidak boleh lagi  dengan memakai uang, kedekatan. Dengan system SDM yang bersih, Hal ini akan menjadi daya ungkit perbaikan  kebagian bagian yang lainnya. Selain itu  Perbaikan  pengawasan, pengawasnya  betul betul independent dan dilaksanakan secara terus menerus  berkelanjutan . Semoga bermanfaat