Kartu Kuning Jokowi, Representasi Gerakan Mahasiswa "Zaman Now"?

Gerakan mahasiswa 98 barangkali menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa dari berbagai daerah yang sudah mulai jengah dengan pemerintahan kala itu berbondong-bondong unjuk rasa di Jakarta. 

Setelah melalui perjuangan panjang, mereka pada akhirnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah 32 memimpin. Meskipun keberhasilan ini harus dibayar mahal dengan gugurnya belasan mahasiswa setelah bentrok dengan aparat.

Perjuangan mahasiswa ini mengakhiri Orde Baru yang berganti menjadi Orde Reformasi dengan sistem demokrasi yang telah kita nikmati sampai kini. Sebenarnya bukan kali ini saja gerakan mahasiswa turut andil dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Pada 1966 gerakan mahasiswa juga berhasil memaksa mundur Presiden Soekarno. 

Namun sayang, gerakan mahasiswa yang seringkali tanpa dibarengi konsep matang arah tujuan bangsa setelah berhasil menggulingkan pemerintahan ditunggangi sekelompok militer. Pangkostrad Mayjen Soeharto kemudian menggantikan Soekarno sebagai presiden setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (1966).

Ironisnya, Soeharto setelah menjabat presiden pada masa orde baru ini memimpin dengan gaya militer yang otoriter. Masyarakat sulit mendapatkan kebebasan berekspresi. Termasuk gerakan mahasiswa yang dibungkam. 

Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Daoed Joesoef pada 1978 mengeluarkan surat keputusan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Dengan terbitnya surat ini, kampus harus steril dari aktivitas organisasi kemahasiswaan. Kalau nekat maka siap saja dipecat sebagai mahasiswa oleh kampus yang telah diintervensi pemerintah.

Keputusan ini dikeluarkan setelah maraknya gerakan mahasiswa yang berhasil menumbangkan orde lama pada 1966. Sejak saat itu kaderisasi organisasi mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tumbuh subur. Mahasiswa jadi sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat dengan berunjuk rasa.

Misal saja kampanye mahasiswa agar masyarakat golput saat Pemilu 1971. Penolakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Sampai puncaknya malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Mahasiswa yang berunjuk rasa menolak dominasi modal asing saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta terlibat bentrok dengan aparat hingga beberapa tewas.

Setelah tumbangnya Orde Baru, gerakan mahasiswa perlahan semakin memudar. Meskipun sejak era reformasi tidak ada lagi kebijakan seperti NKK, pergerakan mahasiswa tidak semasif dahulu. Barangkali karena karena cita-cita mahasiswa sudah terakomodasi pada masa reformasi ini. Di samping itu perkembangan zaman juga menyebabkan mahasiswa lebih berpikir pragmatis dan aksi unjuk rasa turun jalan kekinian tidak lagi zamannya.

Aksi unjuk rasa turun jalan pada dasarnya adalah salah satu cara yang menjadi cara terakhir mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa sebenarnya bentuk caper (cari perhatian) ketika semua langkah penyampaian aspirasi sesuai saluran dan aturan tidak didengar. Melalui unjuk rasa diharapkan aspirasi yang ingin mereka sampaikan didengar pemerintah. Apalagi kalau jumlah massa besar dan disertai suasana chaos.

Kekinian seiring perkembangan zaman, aksi unjuk rasa turun jalan sudah mulai  dianggap usang. Unjuk rasa bukan lagi sarana tepat dalam menyampaikan aspirasi agar cepat didengar. Sejak beberapa tahun terkahir, penyampaian aspirasi secara terbuka telah bergeser dari turun jalan ke media sosial seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses internet.