Dampak Ketidaktahuan Calon Menhan AS terhadap ASEAN

Pernyataan calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang tidak mengetahui jumlah dan negara-negara anggota ASEAN dalam fit and proper test di hadapan United States Senate Committee on Armed Services pada 14 Januari 2025, menjadi sorotan tajam. 

Ketidaktahuan ini bisa mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam tentang peran strategis Asia Tenggara dalam geopolitik global. Sebagai kawasan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan yang vital, pengabaian ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Amerika Serikat serius dalam menjadikan ASEAN sebagai mitra strategis.

ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. 

Baca juga: AS dan China Berdialog, ASEAN Menjaga Keseimbangan

Kawasan ini memegang peran penting dalam perdagangan global karena keberadaan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selain itu, dengan populasi lebih dari 650 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, ASEAN adalah pusat gravitasi baru dalam ekonomi global.

Namun, kawasan ini juga menjadi arena persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok telah lama meningkatkan pengaruhnya melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN. 

Di sisi lain, Amerika Serikat melalui strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Free and Open Indo-Pacific) mencoba menyeimbangkan kekuatan Tiongkok. Ketidaktahuan Pete Hegseth terhadap ASEAN, sebagaimana ditunjukkan dalam uji kelayakan tersebut, memperlihatkan kelemahan strategis AS dalam memahami dan merespons dinamika kawasan ini.

Gejala Kurangnya Komitmen AS

Baca juga: BRICS, ASEAN, dan Arsitektur Regional: Menimbang Pragmatisme Diplomasi Era Prabowo?

Ketidaktahuan Pete Hegseth terhadap ASEAN adalah cerminan dari kurangnya perhatian strategis AS terhadap Asia Tenggara. Hal ini semakin diperburuk oleh inkonsistensi kehadiran AS dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. 

Baca juga: Menavigasi Pusaran Pengaruh China di Indo-Pasifik: Belajar Dari Jepang dan Filipina

Dalam banyak kasus, perwakilan AS pada pertemuan ASEAN hanyalah pejabat tingkat menengah, telah menciptakan persepsi bahwa AS tidak melihat ASEAN sebagai mitra utama.

Sebaliknya, Tiongkok secara aktif memperkuat hubungan dengan ASEAN. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kerap hadir dalam pertemuan penting ASEAN dan menawarkan berbagai bentuk kerja sama ekonomi serta investasi besar-besaran. 

Dalam konteks ini, ketidaktahuan Hegseth mempertegas kesan bahwa AS tidak memahami pentingnya ASEAN dalam strategi globalnya, yang dapat merusak kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap AS.

Gambar yang beredar di media sosial, seperti yang diunggah oleh berbagai media berita online, menunjukkan bagaimana ketidaktahuan Hegseth menjadi bahan sorotan publik. 

Ketidaktahuqn itu tentu saja dikritik karena tidak dapat menjawab jumlah negara anggota ASEAN atau kaitannya dengan perjanjian keamanan AS. Akibatnya, ada kekhawatiran terkait perspektif Hegseth terhadap peran ASEAN, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan kekuatan dengan Tiongkok.

Dampak terhadap ASEAN 

Minimnya perhatian AS terhadap ASEAN berpotensi melemahkan solidaritas kawasan ini. Sebagai organisasi yang mengandalkan prinsip konsensus dan non-intervensi, ASEAN sering kali menghadapi tantangan dalam merespons isu-isu strategis, seperti konflik di Laut Cina Selatan. 

Tanpa dukungan kuat dari AS, negara-negara ASEAN mungkin merasa terpaksa mengalihkan orientasi mereka kepada Tiongkok, yang menawarkan solusi ekonomi konkret melalui proyek-proyek infrastruktur dan diplomasi ekonomi.

Lebih jauh, ketidakhadiran AS dapat menciptakan celah strategis yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. Jika ASEAN semakin bergantung pada Tiongkok, keseimbangan kekuatan di kawasan ini dapat bergeser secara signifikan, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan AS dalam jangka panjang. 

Rivalitas geopolitik ini juga dapat memengaruhi stabilitas kawasan, terutama jika negara-negara ASEAN merasa terjebak di antara dua kekuatan besar tanpa ruang untuk menjaga kedaulatan mereka.

Untuk memperbaiki hubungan dengan ASEAN, Amerika Serikat perlu meningkatkan keterlibatan diplomatiknya dengan cara yang lebih konsisten. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa pejabat tinggi AS memahami pentingnya kawasan ini. 

Pelatihan dan pendidikan tentang geopolitik Asia Tenggara bagi pejabat tinggi seperti Menteri Pertahanan dapat menjadi langkah awal yang krusial.

Selain itu, AS harus mengembangkan strategi holistik yang mencakup aspek ekonomi, keamanan, dan budaya. Kerja sama ekonomi yang lebih konkret, seperti investasi dalam infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi digital, dapat memperkuat posisi AS di kawasan ini. 

Pada saat yang sama, kerja sama keamanan perlu diperkuat untuk membantu ASEAN menghadapi tantangan, seperti konflik di Laut Cina Selatan dan ancaman non-tradisional seperti terorisme dan perubahan iklim.

Ketidaktahuan Pete Hegseth terhadap negara-negara ASEAN dalam uji kelayakan dan kepatutan menjadi simbol dari masalah yang lebih besar dalam hubungan AS-ASEAN. Minimnya perhatian dan pemahaman strategis terhadap kawasan ini dapat melemahkan hubungan bilateral dan multilateral, sekaligus memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. 

Jika AS ingin mempertahankan perannya sebagai mitra utama di Asia Tenggara, diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman tentang kawasan ini. 

Tanpa itu, ASEAN mungkin akan semakin bergeser ke orbit pengaruh Tiongkok, yang dapat mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan ini secara signifikan.