Dinamika dan Prioritas Diplomasi Indonesia Merespons Tantangan Global

Memasuki 2025, lanskap politik internasional terus diwarnai dengan kompleksitas dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) Republik Indonesia hadir sebagai kompas strategis yang mengarahkan langkah diplomasi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. 

Melalui PPTM 2025, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berketetapan meneruskan tradisi Menlu Retno Marsudi. PPTM dapat dikatakan sebagai semacam panduan kebijakan luar negeri Indonesia merespons struktur internasional yang cepat berubah.

Bebas dan aktif

Baca juga: Dua Bulan Diplomasi Prabowo: Antara Ambisi Global dan Tantangan Regional

Ada beberapa dimensi penting yang menjadi fokus politik luar negeri Indonesia dalam PPTM 2025. Dalam konteks global dan regional, dunia masih menghadapi ketegangan geopolitik yang signifikan, terutama persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. 

Konflik berkepanjangan di Ukraina yang memasuki tahun ketiga, serta krisis yang berkelanjutan di Timur Tengah, terus memberikan dampak pada stabilitas global. 

Menghadapi situasi ini, Indonesia dengan teguh mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sambil memposisikan diri sebagai jembatan dialog antara berbagai pihak yang berkonflik.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi prioritas utama dalam agenda diplomasi Indonesia. Melalui penguatan kerja sama multilateral, Indonesia aktif mengadvokasi reformasi arsitektur kesehatan global dan penguatan ketahanan menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan. 

Baca juga: Tantangan Diplomasi Indonesia di 2022

Diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan pada perluasan akses pasar ekspor, penarikan investasi berkualitas dalam bidang transisi energi dan ekonomi hijau, serta akselerasi transformasi digital. Upaya ini juga mencakup penguatan rantai pasok regional untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Baca juga: Diplomasi Multilateral Indonesia, dari ASEAN ke BRICS

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia terus memainkan peran vital dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika kawasan. Implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas regional. 

Berbeda dengan pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempatkan ASEAN sebagai salah satu pilar dalam diplomasi Indonesia, Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan meminggirkan ASEAN. 

Sebaliknya, Indonesia berkomitmen mewujudkan keutuhan dan sentralitas ASEAN. Untuk itu, Indonesia berperan aktif dalam upaya penanganan krisis Myanmar melalui implementasi 5-Point Consensus, serta mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan. 

Penguatan kerja sama maritim dan konektivitas kawasan menjadi fokus penting dalam membangun kawasan yang lebih terintegrasi.

Isu-isu strategis
Dalam menghadapi isu-isu global strategis, Indonesia mengambil sikap proaktif terutama dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini diwujudkan melalui dorongan implementasi komitmen Paris Agreement dan promosi transisi energi yang adil dan terjangkau. Indonesia juga aktif mengembangkan kerja sama teknologi hijau dan mencari solusi pendanaan iklim yang inovatif. 

Di bidang transformasi digital, Indonesia mendorong terbentuknya tata kelola digital global yang inklusif, memperkuat kerja sama siber, dan memfasilitasi inklusi digital serta inovasi teknologi.

Keamanan pangan menjadi perhatian khusus mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun global, mendorong diversifikasi sumber pangan, dan mengembangkan teknologi pertanian berkelanjutan. 

Diplomasi multilateral 

Melalui diplomasi multilateral, Indonesia menekankan pentingnya reformasi PBB dan sistem multilateral, penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, serta peran aktif dalam G20 dan forum multilateral lainnya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, diplomasi Indonesia harus piawai menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar dunia, mengelola dampak deglobalisasi dan proteksionisme, serta menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan transnasional. 

Keseimbangan dalam diplomasi Indonesia tampak nyata di berbagai forum multilateral. BRICS dapat menjadj salah satu pilar keseimbangan itu. Keanggotaan di BRICS tidak membuat Indonesia bergeser karena pada saat yang sama, Indonesia aktif kelompok multilateral yang lain, seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF). 

Indonesia juga aktif dalam kemitraan dengan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA), dan Kesepakatan Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Indonesia saat ini juga dalam tahap aksesi sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Namun, di balik tantangan tersebut, berbagai peluang perlu dioptimalkan, termasuk posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global, potensi ekonomi digital dan ekonomi hijau, serta modal demografis dan pasar domestik yang besar.

Untuk mengimplementasikan berbagai prioritas tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menerapkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam kerangka diplomasi total, modernisasi layanan dan digitalisasi diplomasi. 

Kemlu juga perlu memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas SDM diplomat, serta penguatan diplomasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Menghadapi masa depan, Indonesia perlu terus memperkuat posisinya sebagai middle power yang berpengaruh di kancah internasional. Optimalisasi diplomasi ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional, peningkatan efektivitas diplomasi digital, serta perluasan jejaring kemitraan strategis menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan global. 

Penguatan ketahanan nasional juga menjadi aspek krucial dalam menghadapi berbagai bentuk disrupsi global yang mungkin terjadi.

Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2025 mencerminkan kesadaran mendalam akan kompleksitas tantangan global yang dihadapi Indonesia, sekaligus menunjukkan respons strategis yang terukur dan terarah. 

Diplomasi Indonesia dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasional, sambil tetap berkontribusi pada upaya mewujudkan perdamaian dan kemakmuran global. 

Keberhasilan implementasi berbagai prioritas tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan serta kemampuan dalam memanfaatkan berbagai peluang di tengah dinamika global yang terus berubah.