Diplomasi Multilateral Indonesia, dari ASEAN ke BRICS

Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terpenuhi tanpa mengorbankan komitmen regional di ASEAN.

Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan persepsi internasional terkait keanggotaannya dalam BRICS. Ada kecenderungan negatif terutama dari negara-negara Barat yang melihat BRICS sebagai aliansi yang menantang dominasi mereka dan Amerika Serikat (AS). 

Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan luar negerinya tetap independen dan tidak berpihak, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut. Untuk memaksimalkan manfaat dari keanggotaan dalam ASEAN dan BRICS, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa strategi:

1. Memperkuat Kapasitas Diplomatik: Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang diplomasi untuk memastikan kemampuan bernegosiasi di berbagai forum internasional.

2. Sinkronisasi Kebijakan Luar Negeri: Mengharmoniskan agenda nasional dengan komitmen regional dan global untuk memastikan konsistensi dalam kebijakan luar negeri.

3. Membangun Aliansi Strategis: Menjalin kemitraan dengan negara-negara kunci di ASEAN dan BRICS untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional.

4. Promosi Nilai-Nilai Demokrasi dan HAM: Memastikan bahwa keterlibatan dalam BRICS tidak mengorbankan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Peralihan pendekatan diplomasi multilateral Indonesia dari fokus regional di ASEAN menuju keterlibatan global melalui BRICS dapat dipandang sebagai ambisi yang lebih besar untuk memperkuat posisinya dalam percaturan internasional. 

Keanggotaan dalam BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan diplomasi, mempromosikan reformasi global, dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Meski begitu, tantangan paling mendasar bagi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara peran tradisionalnya sebagai pemimpin di ASEAN dan keterlibatannya dalam forum global seperti BRICS.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memadukan agenda nasional, regional, dan global dalam kebijakan luar negerinya.