Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pilkada Serentak 2024 dalam Demokrasi Digital Indonesia

1 Desember 2024   22:28 Diperbarui: 4 Desember 2024   16:13 138
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Aplikasi Sirekap (Dok. KPU RI)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah menghadirkan dimensi baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Era digital telah mengubah lanskap kampanye politik dari ruang fisik ke ruang virtual, menciptakan dinamika yang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. 

Fokus utama yang mendapat perhatian adalah fenomena penyebaran informasi yang sangat cepat di ruang digital dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Ruang digital berperan sebagai arena pertarungan informasi dan opini. Berbeda dengan kampanye konvensional yang mengandalkan pengerahan massa, kampanye digital memungkinkan penyebaran pesan politik secara masif tanpa batasan geografis dan temporal.

Dengan 210 juta pengguna aktif di Indonesia, kampanye politik telah mengalami transformasi radikal. Politisi dan peserta pemilihan umum (pemilu) kini berlomba-lomba membangun kehadiran digital yang kuat untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda yang sangat aktif di dunia maya. 

Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menjadi arena utama pertarungan narasi politik. Apalagi jumlah pemilih muda yang lebih dari 100 juta menjadikan sosial media semakin menarik bagi para pelaku pemilu, termasuk pilkada serentak 2024.

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma yang mendasar. Kampanye politik, yang dahulu mengandalkan pertemuan langsung, kini bergeser ke strategi berbasis algoritma. Ini memungkinkan kandidat untuk menjangkau audiens secara luas dengan biaya yang lebih rendah, sekaligus menyampaikan pesan yang lebih personal.

Tantangan

Tantangan utama dalam dimensi digital Pilkada 2024 adalah kecepatan penyebaran hoaks yang dapat mencapai 20 kali lebih cepat dibandingkan klarifikasinya. Fenomena ini terutama mempengaruhi generasi non-digital yang cenderung kurang kritis dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya. 

Mereka sering terjebak dalam apa yang disebut "bias konfirmasi", di mana informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi langsung diterima dan disebarkan tanpa verifikasi lebih lanjut. Situasi ini diperparah dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas.

Akibatnya, pengguna merasa lebih bebas dalam menyebarkan informasi tanpa merasa bertanggung jawab atas akurasinya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun