Pilkada Serentak 2024 Memperkuat Soft Power Indonesia di Kancah Global

Bahkan, keberhasilan pilkada dapat menjadi katalis bagi peningkatan investasi karena mencerminkan kematangan sistem politik dan kepastian hukum.

Pekerjaan rumah 

Meski begitu, keberhasilan pilkada tidak begitu saja menghapus beberapa persoalan atau tantangan. Ada pekerjaan rumah yang perlu diantisipasi agar pilkada serentak 2024 benar-benar memperkuat soft power Indonesia. 

Pertama, fenomena politik dinasti yang masih marak dapat mencederai citra demokrasi Indonesia. Data Perludem menunjukkan 30% kandidat memiliki hubungan keluarga dengan elit politik, situasi yang dapat memunculkan kritik internasional terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Kedua, praktik politik uang yang masih terjadi berpotensi merusak reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi. Survei menunjukkan 60% pemilih pernah ditawari imbalan material dalam pilkada, fenomena yang dapat menurunkan kredibilitas proses elektoral di mata internasional.

Untuk memaksimalkan dampak positif pilkada serentak terhadap soft power, Indonesia perlu mengambil langkah strategis. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan melalui penggunaan teknologi dan keterlibatan pemantau internasional. 

Kedua, mendokumentasikan dan mempublikasikan best practices penyelenggaraan pilkada serentak sebagai kontribusi Indonesia bagi pengembangan demokrasi global.

Selain itu, keberhasilan pilkada serentak dapat menjadi instrumen diplomasi publik yang efektif. Indonesia dapat berbagi pengalaman melalui forum-forum internasional dan program pertukaran pengetahuan dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Pilkada serentak 2024 merupakan momentum strategis untuk memperkuat soft power Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan akan meningkatkan prestise Indonesia di komunitas internasional dan memperkuat posisi tawar dalam diplomasi global. 

Sebaliknya, kegagalan mengelola tantangan dapat berdampak negatif pada citra Indonesia sebagai negara demokrasi. Sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil diperlukan ntuk memastikan pilkada itu berkontribusi positif bagi diplomasi soft power Indonesia.