Pendekatan Prabowo sebagai gaya kebijakan luar negeri yang lebih personal, berbeda dengan pendekatan Jokowi yang cenderung low profile dan lebih mengandalkan multilateralisme. Pendekatan seperti itu menunjukkan keinginan Prabowo untuk memainkan peran lebih aktif dan langsung dalam hubungan internasional Indonesia.
Namun, fokus kuat Prabowo pada kebijakan luar negeri juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara ambisi internasional dan kebutuhan domestik. Banyak warga Indonesia mengharapkan Prabowo untuk tetap berkomitmen pada janji kampanyenya untuk meningkatkan kehidupan warga negara.Â
Masyarakat berharap pemerintahan Prabowo dapat menurunkan harga pangan, menciptakan lapangan kerja bagi lulusan, menurunkan biaya pendidikan, dan menyediakan perawatan gratis di rumah sakit.
Tantangan domestik
Tantangan domestik yang dihadapi Prabowo cukup besar. Media Singapura itu mencatat hampir 10 juta generasi Z Indonesia menganggur dan tidak terdaftar dalam program pendidikan atau pelatihan formal. Tingkat pengangguran di kalangan usia 20-24 tahun juga meningkat dari 12,86% pada 2015 menjadi 17,02% pada 2022 (The Straits Times, 2024).Â
Selain itu, kelas menengah Indonesia mengalami penurunan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Lalu, kelas menengah bawah berpotensi naik kelas tumbuh menjadi 137,5 juta atau hampir separo dari populasi (The Straits Times, 2024).
Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo telah meluncurkan program makan siang gratis yang ambisius, yang akan menelan biaya 71 triliun rupiah pada tahun 2025. Prabowo juga mengumumkan rencananya untuk mendirikan kementerian perumahan, dengan target membangun 15 juta rumah pada akhir masa jabatannya.Â
Namun, beberapa kritikus mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutan program-program ini. Kebijakan makan siang gratis Prabowo mungkin mencerminkan komitmen yang tulus terhadap kesejahteraan sosial, namun masih belum jelas bagaimana kebijakan ini akan berlanjut melampaui masa jabatannya.
Selain tantangan ekonomi, Prabowo juga harus mengatasi kekhawatiran terkait rekam jejak hak asasi manusianya dan tuduhan pelanggaran di masa lalu. Jika ketidakpercayaan masyarakat sipil terhadap Prabowo tetap tinggi, benturan antara pemerintahannya dan kelompok-kelompok iinidapat diantisipasi.
Sinyal positif
Meskipun demikian, beberapa pengamat melihat tanda-tanda positif dalam pendekatan Prabowo terhadap kritik. Responsnya terhadap protes nasional baru-baru ini dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik menjelang pengambilan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.
