Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 telah menjadi sorotan publik dengan keunikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada Indonesia, tiga kandidat perempuan akan bertarung memperebutkan kursi gubernur di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini.Â
Fenomena ini tidak hanya menarik dari segi kesetaraan gender dalam politik, tetapi juga menampilkan dinamika persaingan yang sengit. Ketiga tokoh perempuan terkemuka itu memiliki latar belakang dan basis dukungan yang berbeda.
Kedua hal itu terlepas dari kenyataan bahwa mereka diusulkan oleh partai-partai politik berbeda, mewakili pertarungan kepentingan politik antara koalisi penguasa dan oposisi, serta bahwa mereka berasal dari tradisi kultur agama yang hampir sama.
Tiga srikandi itu adalah Khofifah Indar Parawansa (incumbent), Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah. Masing-masing membawa pengalaman, visi, dan strategi yang unik dalam upaya merebut hati pemilih Jawa Timur.
Khofifah Indar Parawansa, petahana yang telah memimpin Jawa Timur sejak 2019, kembali maju dengan menggandeng Emil Elestianto Dardak sebagai wakilnya. Dukungan koalisi 15 partai, termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat, menjadi modal kuat baginya. Khofifah dikenal dengan program-program pro-rakyat dan pengalamannya yang panjang di pemerintahan pusat sebagai mantan Menteri Sosial.
Tri Rismaharini, yang akrab disapa Risma, maju dengan dukungan PDI Perjuangan dan menggandeng Gus Hans sebagai calon wakil gubernur. Mantan Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial ini membawa track record keberhasilannya memimpin Kota Surabaya dan pengalamannya di tingkat nasional. Risma dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan inovatif.
Luluk Nur Hamidah, anggota DPR RI dari PKB, maju dengan dukungan partainya dan menggandeng Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon wakil gubernur. Luluk membawa perspektif baru sebagai politisi muda yang vokal dalam isu-isu perempuan dan sosial.
Daya tarik
Pertarungan tiga srikandi ini menarik karena beberapa aspek:
1. Kesetaraan Gender dalam Politik
