Sebagai sebuah fenomena aktivisme online, viralnya #KawalPutusanMK juga menunjukkan bagaimana wacana dapat bergerak dari ruang fisik (offline) ke digital (online atau cyberspace). Gundahnya masyarakat terhadap realitas politik ditransfer ke ruang digital dalam bentuk tagar itu.
Lalu, ada juga interaksi online di dalam ruang digital #KawalPutusanMK mengungkapkan jaringan sosial-politik di antara aktor-aktor yang bertarung dalam berbagai wacana. Social network analysis (SNA) dapat memperlihatkan kluster atau kelompok-kelompok akun-akun pendukung dan penolakan tagar itu.
Aktivisme online juga tampak pada interaksi dari ruang digital ke ruang fisik. Tagar yang awalnya muncul di media sosial itu telah menginspirasi aksi-aksi nyata, seperti demonstrasi dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat.Â
Pada gilirannya, ketiga aktivisme online itu menunjukkan bagaimana artikulasi wacana dalam ruang digital dapat memiliki dampak riil dalam dunia politik offline.
Dalam perspektif Laclau, #KawalPutusanMK dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan apa yang ia sebut sebagai "universalitas hegemonik". Tagar ini berusaha mempresentasikan kepentingan partikular (dalam hal ini, perlindungan terhadap putusan MK) sebagai kepentingan universal seluruh masyarakat.Â
Namun, seperti yang Laclau tekankan, universalitas semacam ini selalu bersifat kontingen dan tidak pernah dapat sepenuhnya terwujud. Kalaupun wacana #kawalputusanmk mencapai titik hegemonik, Laclau juga mengajarkan bahwa dominasi wacana yang hegemonik itu ternyata tidak menghilangkan wacana-wacana lain yang ikut berkontestasi.
Penting juga untuk mencatat bahwa #KawalPutusanMK muncul dan menjadi catatan penting dalam konteks sejarah politik Indonesia yang lebih luas. Tagar ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari berbagai gerakan sosial-politik sebelumnya yang menggunakan media sosial sebagai alat mobilisasi, seperti #SaveKPK atau #ReformasiDikorupsi.Â
Dalam kerangka Laclau, perkembangan itu menunjukkan bagaimana artikulasi wacana selalu terhubung dengan sejarah perjuangan hegemonik sebelumnya.
Namun, seperti yang selalu ditekankan Laclau, setiap artikulasi hegemonik selalu menghadapi batas-batas dan kontradiksinya sendiri. #KawalPutusanMK, meskipun berhasil memobilisasi dukungan luas, juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentumnya dan mentransformasi energi di media sosial menjadi perubahan politik yang konkret.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena #KawalPutusanMK menunjukkan bagaimana ruang publik digital telah menjadi arena penting dalam pembentukan identitas politik dan artikulasi tuntutan demokratis di Indonesia.Â
Tagar itu merefleksikan pergeseran dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan bagaimana teknologi digital telah mengubah dinamika kekuasaan antara masyarakat sipil dan elit politik.
