Pertemuan ke-10 Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada bulan Juli 2024 menjadi momentum penting bagi organisasi regional ini. Ada kepentingan strategis dari pertemuan ini, yaitu untuk menegaskan identitas dan perannya di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.Â
Salah satu pernyataan yang mencolok adalah deklarasi Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menegaskan bahwa "ASEAN bukan proksi kekuatan manapun". Pernyataan ini merefleksikan komitmen Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, untuk mempertahankan kedaulatan dan independensi organisasi regional ini.Â
Dalam konteks persaingan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, ASEAN dihadapkan pada situasi pelik. Organisasi regional ini tentunya harus mampu menjaga jarak dan tidak terjebak dalam agenda-agenda eksternal yang dapat mengikis otonomi pengambilan keputusannya.
Sebagai organisasi regional yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara, ASEAN telah membuktikan dirinya sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.Â
Melalui berbagai mekanisme dialog dan kerja sama, ASEAN telah berhasil memfasilitasi interaksi antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa, tanpa terjebak dalam persaingan kepentingan mereka.Â
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut ASEAN, yaitu mengedepankan pendekatan non-intervensi, konsensus, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ASEAN telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan integrasi regional di Asia Tenggara.Â
Namun, dinamika geopolitik yang semakin kompleks telah menempatkan ASEAN dalam posisi yang semakin sulit. Persaingan antara kekuatan-kekuatan besar, seperti AS dan Tiongkok, serta isu-isu sensitif seperti Laut Tiongkok Selatan, telah menciptakan tekanan dan tantangan tersendiri bagi ASEAN.Â
Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN berusaha keras menegaskan komitmen untuk memperkuat sentralitas dan kepemimpinannya dalam arsitektur keamanan regional. Meski begitu, komitmen itu harus berhadapan dengan beberapa tantangan regional di kawasan Asia Tenggara, seperti:
1. Persaingan dan rivalitas politik serta ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini berpotensi mengancam ASEAN menjadi kelompok yang terpinggirkan di kawasannya sendiri. Walaupun Rusia tidak menonjolkan kepentingannya di kawasan ini, kedekatan Rusia dengan Vietnam melalui kunjungan Presiden Putin menjadi faktor penting bagi dinamika stabilitas perdamaian regional.
2. Pembentukan kerja sama keamanan The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) antara AS, Australia, India, dan Jepang, serta pembentukan aliansi pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan AS. Kehadiran kedua bentuk minilateralisme pertahanan itu menjadi buktintidak langsung dari ketidakmampuan ASEAN dalam mengelola persaingan kekuatan besar di kawasan.
3. Kesulitan ASEAN dalam mencapai konsensus bulat dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Kesulitan ini sebagian terkait dengan "intervensi" Tiongkok yang berhasil memecah kesatuan ASEAN. Lalu, sebagian lainnya memang merupakan kesulitan internal di antara negara-negara anggota ASEAN.Â
4. ASEAN juga mengalami kesulitan mencapai konsensus dalam penyelesaian krisis Myanmar, Persoalan internal ini tampaknya menjadi salah satu contoh memudarnya sentralitas ASEAN.
Dalam situasi ini, pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Indonesia menjadi penting untuk menegaskan bahwa ASEAN tidak akan menjadi alat bagi kepentingan pihak manapun. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia telah lama menjadi poros utama dalam menjaga kohesi dan integritas organisasi regional ini.Â
Melalui perannya yang aktif dalam berbagai forum dan inisiatif ASEAN, Indonesia telah berkontribusi dalam memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota, baik dalam bidang politik-keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya.Â
Selain itu, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan pada agenda-agenda eksternal. Hal ini tercermin dalam upaya Indonesia untuk mendorong ASEAN agar lebih proaktif dalam menanggapi isu-isu regional, seperti penanganan pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan keamanan maritim.
Dalam konteks persaingan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar, ASEAN tidak memiliki cara lain, kecuali mempertahankan posisinya sebagai organisasi yang independen dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun. Posisi strategis ASEAN ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi ASEAN sebagai forum dialog dan kerja sama regional yang efektif.
Pernyataan tegas Menteri Luar Negeri Indonesia di pertemuan 10 Menteri Luar Negeri ASEAN di Laos merupakan upaya untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar ASEAN.Â
Dengan kemandirian ASEAN dari persaingan kepentingan eksternal, Indonesia berharap organisasi regional ini dapat terus menjadi kekuatan penyeimbang dan perekat di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Ke depan, ASEAN perlu terus memperkuat kerja sama internal di antara negara-negara anggota, serta meningkatkan kapasitas dan perannya dalam menangani isu-isu regional yang semakin beragam dan kompleks.Â
Berpegang pada prinsip-prinsip dasar itu, seperti non-intervensi dan konsensus, ASEAN diharapkan dapat menjadi organisasi regional yang semakin mandiri/otonom, kredibel, dan berpengaruh di tingkat global.Â
Sumber:
Menlu Ri Asean Bukan Proksi Siapapun, Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/lc/read/6090/berita/menlu-ri-asean-bukan-proksi-siapapun