Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hubungan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini, tetapi konflik itu tampaknya terlalu rumit.
Niatan itu seringkali terkendala oleh veto yang digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, terutama Amerika Serikat (AS). Pada 18 April 2024, AS sekali lagi menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menolak permohonan Palestina untuk keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yang paling menarik adalah veto AS telah menggugurkan suara 12 negara yang menyetujui Palestina menjadi anggota PBB. Dua negara lainnya abstain.Â
PBB, khususnya DK PBB, secara jelas tidak berkutik dengan veto AS itu. Negeri Paman Sam telah menggunakan hak veto di DK PBB untuk membatalkan resolusi yang mendukung Palestina sebanyak 44 kali sejak tahun 1972 (Jewish Virtual Library, 2021).Â
Salah satu veto yang kontroversial terjadi pada tahun 2011, ketika AS memveto resolusi yang mengutuk pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki (Charbonneau, 2011). Veto ini menuai kecaman dari banyak negara anggota PBB dan dianggap melemahkan kredibilitas AS sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina.
Pada 19 April 2024, AS kembali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina menjadi anggota tetap PBB. Veto ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Rusia yang menyatakan bahwa AS telah menunjukkan sikap sebenarnya terhadap Palestina. Indonesia juga menyesalkan keputusan AS, menilai veto tersebut mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Legitimasi Internasional
Veto AS terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB berdampak signifikan pada legitimasi internasional Palestina. Status keanggotaan penuh di PBB akan memberikan Palestina kedudukan yang setara dengan negara-negara lain dalam komunitas internasional (Hasan, 2019).Â
Tanpa status ini, Palestina menghadapi hambatan dalam memperjuangkan hak-haknya di forum internasional. Selain itu, Palestina juga akan kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk membangun negara berdaulat dan berkelanjutan.
Pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara anggota PBB sebenarnya bertujuan untuk memperkuat posisi Palestina dalam negosiasi dengan Israel. Dengan status yang setara, Palestina akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingannya, termasuk dalam isu-isu krusial seperti batas negara, pemukiman, dan hak pengungsi.
Dampak terhadap Prospek Perdamaian
Veto AS juga berdampak pada prospek perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Dengan menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB, AS mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung solusi dua negara (two-state solution) yang menjadi landasan bagi sebagian besar inisiatif perdamaian.Â
Sebaliknya, penolakan AS juga bedampak pada melemahkan kepercayaan Palestina terhadap proses perdamaian. Bahkan, veto AS cenderung dianggap sebagai alasan kuat untuk mendorong dan, bahkan, memobilisasi elemen-elemen yang lebih radikal untuk mengambil pendekatan konfrontatif terhadap Israel dan AS di Timur Tengah.Â
Dampak lebih jauhnya adalah bahwa veto AS dapat memperkuat persepsi ketidakseimbangan kekuatan dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Dukungan AS yang kuat terhadap Israel, yang ditunjukkan melalui penggunaan veto, dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Israel untuk terlibat dalam negosiasi yang substantif dengan Palestina (Mearsheimer & Walt, 2007).Â
Situasi ini dapat melanggengkan status quo dan menghambat kemajuan menuju resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan. Veto AS itu seolah membalikkan posisi AS yang sebelumnya abstain terhadap resolusi DK PBB mengenai Israel ke Gaza. Posisi abstain AS itu tentu saja mengancam status quo tindakan kekerasan Israel selama ini.
Dampak terhadap Stabilitas Regional
Veto AS terhadap keanggotaan Palestina di PBB juga memiliki implikasi terhadap stabilitas regional di Timur Tengah. Ketidakpuasan dan frustrasi yang dirasakan oleh masyarakat Palestina dan negara-negara Arab lainnya terhadap sikap AS diyakini berpotensi meningkatkan ketegangan dan radikalisasi (Hasan, 2019).Â
Kelompok-kelompok radikal/ekstrimis dapat memanfaatkan sentimen anti-AS dan anti-Israel untuk memperkuat dukungan dan merekrut anggota baru. Kelompok-kelompok itu juga cenderung mendukung Iran yang pada saat ini sedang saling serang dengan Israel.
Lebih repotnya lagi adalah Iran dan keanggotaan Palestina di PBB ternyata mendapat dukungan dari Rusia, China, sebagian besar anggota DKÂ
Mengingat dampak negatif dari veto AS terhadap Palestina, diperlukan upaya untuk mencari solusi alternatif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dapat memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif diplomatik dan membangun konsensus global untuk mengatasi kebuntuan dalam proses perdamaian.
Langkah-langkah konkret yang dapat diambil meliputi peningkatan dukungan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan Palestina, fasilitasi dialog langsung antara Israel dan Palestina, serta penguatan kerja sama regional untuk mengatasi akar penyebab konflik (Hasan, 2019).Â
Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong reformasi dalam sistem PBB, termasuk membatasi penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK PBB dalam isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan.
Walau masalah ini pelik dan saling berkaitan, Masyarakat internasional ---termasuk Indonesia--- perlu mengambil langkah proaktif untuk mendorong dialog, membangun konsensus, dan mencari solusi alternatif dalam mengatasi kebuntuan politik. Upaya kolektif dan komitmen terhadap perdamaian diyakini dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini secara adil dan berkelanjutan.
