Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia bagi Pemerintahan Baru

Tantangan

Pemerintahan baru Indonesia paska-Presiden Jokowi tampaknya masih menghadapi beberapa tantangan sama. Pertama adalah perdebatan mengenai value atau interest dalam memandu diplomasi Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Upaya-upaya merumuskan itu memang sudah ada, walaupun bersifat sektoral dan parsial.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mempertahankan keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama ekonomi global dan regional. Pada saat yang sama, Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri bebas dan aktif yang berlandaskan kemerdekaan dan non-blok. 

Di samping itu, diplomasi Indonesia pada 2024-2029 juga berpeluang mengambil sikap yang lebih tegas dan frontal terhadap isu-isu sensitif seperti Papua dan Uighur. Karakter diplomasi itu sejalan dengan gaya kepemimpinan Prabowo ---walau menang pemilihan presiden 2024 masih dalam hitung cepat (quick count) yang dikenal keras dan assertif. 

Gaya kepemimpinan Prabowo seperti itu dapat dilihat pada kemampuan berbahasa asing (Inggris), pengetahuan mengenai seharah dunia, dan pengalaman tinggal di luar negeri. Kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman itu memudahkan Prabowo menyampaikan pendapat secara lugas, tegas, dan terus-terang. 

Kecenderungan Prabowo seperti itu dapat dilihat pada pidato capres di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta pada pertengahan November 2023. Ketika menjawab pertanyaan dari seorang Duta Besar, cara dan substansi Prabowo menjawab pertanyaan itu tampak menunjukkan komitmennya pada kepentingan nasional berlandaskan KLN bebas dan aktif.

Dengan kondisi tersebut, pemerintahan baru diperkirakan dapat terus memainkan peran konstruktif dan menjaga independensinya di kancah regional Indo-Pasifik maupun internasional. Meskipun gaya kepemimpinan berbeda, diplomasi bebas aktif tetap dijalankan secara berkesinambungan berlandaskan KLN bebas dan aktif demi kepentingan nasional Indonesia.