Pengaruh Populisme Jokowi terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Melalui prioritas diplomasi ekonomi, Jokowi berharap bisa meraih quick wins yang bernilai besar, baik bagi rakyat Indonesia maupun kepentingan politiknya sendiri.

Contoh lainnya adalah penekanan pada isu poros maritim dan kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan melalui konsep Global Maritime Fulcrum. Isu ini dipandang sangat dekat dengan psikologi publik Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus berpotensi meningkatkan popularitas domestik Jokowi. Karena itu, isu ini kemudian menjadi salah satu poros utama diplomasi Indonesia di kawasan.

Keputusan kontroversial Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 juga diyakini didorong oleh kepentingan citra dan popularitas domestik Jokowi ketimbang pertimbangan substansi dan kelayakan secara ekonomis maupun teknis. 

Secara umum, pengaruh utama populisme Jokowi terhadap diplomasi Indonesia adalah membentuk preferensi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dengan orientasi domestik yang kuat. 

Artinya, pertimbangan popularitas di kalangan konstituen internal sering kali menjadi faktor penting yang turut memengaruhi arah keputusan strategis hubungan luar negeri di bawah kepemimpinan Jokowi.

Kepentingan domestik dan citra populis yang ingin dibangun Jokowi turut memengaruhi gaya diplomasi serta penekanan isu-isu strategis tertentu dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya. 

Pengaruh populisme terhadap diplomasi sebuah negara dapat bersifat positif maupun negatif. Penting untuk memahami konsekuensi dari kedua sisi dan mencari cara untuk memaksimalkan dampak positifnya sambil meminimalkan dampak negatifnya. 

Diplomasi yang efektif di era populisme membutuhkan kepemimpinan yang cerdas dan terampil dalam mengelola sentimen publik dan membangun hubungan internasional yang konstruktif. 

Dalam konteks Indonesia, pengaruh populisme Jokowi terhadap diplomasi Indonesia cenderung bersifat inkremental dan terbatas pada isu-isu tertentu.