Contohnya, terkait sengketa Laut China Selatan, Indonesia mengecam militarisasi China. Namun demikian, Indonesia sekaligus terus membangun kepercayaan dengan Beijing. Indonesia mengkritik pelanggaran HAM China di forum PBB, tapi menolak ikut menerapkan sanksi ekonomi atau memutus hubungan diplomatik.
Terhadap AS, Indonesia menjalankan kerja sama pertahanan dan investasi yang solid. Selain itu, Indonesia juga tak segan mengkritik kebijakan proteksionis dan unilateralis AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.Â
Bahkan ketika banyak negara mengkritik invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia menolak tunduk pada tekanan Barat untuk menghukum Moskow. Indonesia juga mengabaikan tekanan AS dan negara-negara Eropa dengan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 pada 2022.
Dalam strategi jangka panjangnya, Jokowi lebih fokus pada upaya memperkuat Indonesia berdasarkan kepentingan nasional dalam hubungan internasionalnya. Presiden Jokowi meyakini urgensi landasan domestik yang kuat akan membuat Indonesia bisa bertindak lebih leluasa dan dihormati dalam percaturan global.
Tantangan bagi Capres
Visi serupa sebenarnya dipegang oleh ketiga calon pengganti Jokowi mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo. Ketiga capres sangat paham bahwa Indonesia harus kuat dulu dari dalam untuk bisa menjadi pemain penting dalam dinamika geopolitik global.
Anies, misalnya, menawarkan diplomasi keseimbangan dan win-win cooperation dengan berbagai kekuatan besar, tanpa harus memihak. Anies diyakini juga akan mengedepankan pembangunan SDM dan ekonomi digital untuk memperkuat Indonesia.
Sementara itu, Prabowo lebih memberikan prioritas pada kemandirian ekonomi dan industri pertahanan canggih agar Indonesia lebih disegani. Sedangkan, Ganjar cenderung mengedepankan transformasi ekonomi hijau berbasis digital untuk meningkatkan bargaining power RI.
Dalam menghadapi hegemoni dan intimidasi negara besar di masa depan, pemimpin Indonesia perlu mempertimbangkan strategi pendahulunya dalam memainkan kebijakan keseimbangan kekuatan (balance of power).Â
Dengan berpijak pada prinsip bebas-aktif dan kepentingan nasional, Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan otonomi dan prinsipnya.Â
Seperti pernyataan mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalega (2009), Indonesia tidak lagi mendayung di antara dua karang saja, tetapi banyak karang. Aktor dalam hubungan internasional tidak hanya negara, namun juga aktor-aktor non-negara, seperti perusahaan internasional/transnasional, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah, dan aktor-aktor individu lainnya.
