Pemilihan presiden Indonesia 2024 sedang memasuki masa kampanye. Salah satu tahapan pentingnya adalah debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Satu tema penting pada jadwal ke-3 debat capres (Minggu, 7/1/2024) adalah tema hubungan internasional berbarengan dengan tema pertahanan, keamanan, dan geopolitik.
Satu isu penting dalam tema debat soal hubungan internasional itu adalah politik atau kebijakan luar negeri. Politik luar negeri (PLN) yang bebas aktif telah menjadi doktrin tetap bagi Indonesia selama beberapa dekade. Prinsip ini menekankan pada kemerdekaan Indonesia dari pertarungan ideologi/kepentingan blok/negara-negara besar. Melalui prinsip itu, Indonesia juga aktif di berbagai forum internasional (bilateral, regional, dan multilateral).
Walaupun pemerintahan berganti, prinsip ini telah terbukti efektif dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pemahaman mengenai prinsip atau doktrin bebas aktif bahkan dimaknai dan dipraktekkan secara berbeda dalam bentuk orientasi kebijakan luar negeri berbagai pemerintahan di Indonesia hingga kini.
Namun demikian, pemikiran mengenai relevansi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif perlu dikaji ulang seiring dengan konteks global yang terus berubah. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China/Rusia (dulu Uni Soviet/US). Persaingan ini telah menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan di berbagai kawasan, termasuk di Asia Tenggara.
Orientasi PLN Jokowi
Sebelum mengkaji orientasi kebijakan luar negeri capres Anies Baswedan, ada baiknya meriviu dinamika pelaksanaan prinsip bebas-aktif sejak pemerintahan Sukarno. Riviu ini sangat penting untuk memberikan latar belakang mengenai perubahan orientasi PLN Indonesia berdasarkan doktrin bebas-aktif.
Walaupun berprinsip bebas-aktif, Indonesia pernah memiliki pengalaman dekat dengan Uni Soviet dan China pada masa pemerintahan Sukarno. Selanjutnya, kedekatan Indonesia dengan salah satu kekuatan global berubah drastis pada masa pemerintahan Suharto, yaitu mendekat ke AS. Sejak reformasi hingga pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia pada dasarnya tetap lebih dekat ke AS.
Bahkan, saya melihat bahwa kedekatan pemerintahan Jokowi ke AS diikuti dengan kedekatan ke China. Dalam studi Hubungan Internasional, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia itu dikenal dengan nama strategi hedging. Indonesia menjalankan strategi security hedging ke AS, tetapi menempuh economic hedging ke China. Oleh karena itu, orientasi PLN pemerintahan Jokowi berbeda dengan Presiden Sukarno dan Presiden Suharto.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu bersikap fleksibel dan adaptif dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaannya dan aktif dalam berbagai forum internasional, tetapi juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak, termasuk Amerika Serikat dan China.
Visi dan Orientasi PLN Anies
