Perbedaan konstelasi dukungan dan oposisi itu terjadi di hampir semua isu international paska-Perang Dingin. Situasi ini juga terjadi pada perang Israel-Palestina. Kontelasi politik terhadap resolusi DK PBB mengenai gencatan senjata itu menempatkan Indonesia pada posisi yang sama dengan Rusia dan China. Konon, dua negara anggota Uni Eropa (salah satunya adalah Spanyol) membelot dan menyetujui resolusi itu di Sidang Umum PBB. Bahkan, Ukraina dikabarkan menolak resolusi PBB ini.
Diplomasi Indonesia
Sikap Indonesia yang mendukung resolusi PBB mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina didasarkan pada prinsip-prinsip perdamaian dunia dan keadilan dan kesetaraan. Indonesia menilai bahwa resolusi ini penting untuk menghentikan kekerasan dan penderitaan rakyat Palestina. Indonesia juga menilai bahwa resolusi ini merupakan langkah penting untuk memulai proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi ini dinilai oleh Indonesia sebagai kegagalan diplomasi internasional untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Indonesia menyesalkan kegagalan ini, karena Indonesia percaya bahwa resolusi ini penting untuk mencapai perdamaian di Palestina.
Indonesia akan terus berupaya untuk mendorong tercapainya gencatan senjata dan proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Indonesia percaya bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mencapai solusi damai. Upaya Indonesia ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia dan membela hak-hak asasi manusia.
Diplomasi Indonesia telah menempatkannya sebagai salah satu negara yang aktif dalam upaya perdamaian di berbagai konflik internasional, seperti konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Indonesia selalu mendukung upaya-upaya untuk memajukan hak asasi manusia di berbagai negara.Â
Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan berbagai pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendorong mereka mendukung resolusi tersebut. Indonesia menyampaikan kepada negara-negara tersebut tentang pentingnya resolusi tersebut untuk menghentikan kekerasan dan penderitaan rakyat Palestina. Sikap Indonesia terhadap resolusi PBB harus berhadapan dengan kepentingan AS melalui veto-nya di DK PBB.
Retno Marsudi juga menyuarakan dukungannya terhadap resolusi tersebut di forum-forum internasional. Diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina dilakukan pada pertemuan-pertemuan negara-negara anggota Organisasi Konperensi Islam (OKI) dan pertemuan negara-negara BRICS di China. Arti penting resolusi tersebut selalu disuarakan demi perdamaian di Palestina.
Di KTT Luar Biasa OKI di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Sabtu (11/11/2023). Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen teguh Indonesia untuk terus mendukung Palestina. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad I.M. Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (24/10/2022).
Dukungan itu tidak hanya berhenti di komitmen atau pernyataan dukungan, namun Indonesia meningkatkan aktifisme-nya dalam kerja sama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan untuk membantu rakyat Palestina. Indonesia juga melancarkan protes atas serangan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.Â
Sikap dan pandangan Indonesia terhadap resolusi PBB mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu contoh dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif.
