Organisasi regional ASEAN tidak lain adalah warisan perang dingin antara AS-US, bukan dengan Rusia. Kekuatan global Rusia belum bisa dikatakan menyamai US di kawasan ini, sehingga AS lebih mengawasi kekuatan China.
Situasi global pada saat ini tidak lagi hanya ada dua karang, seperti pada masa Perang Dingin. Menlu pada masa kedua pemerintahan SBY, Â Marty Natalega, menyebut kondisi internasional paska-perang dingin tidak hanya ditentukan dan dipengaruhi oleh dua, tetapi banyak karang.
Alasan itu mungkin menjadi pertimbangan munculnya jargon kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu 'thousand friends, zero enemy'. Di pemerintahan keduanya, jargon itu berubah menjadi 'million friends, zero enemy.'
Posisi bebas-aktif dan tidak memihak diperkuat pada masa pemerintahan Jokowi. Posisi ini tampak jelas pada beberapa isu internasional baik yang terjadi di Indonesia maupun luar negeri.Â
Keketuaan Indonesia di G20 pada 2022 menjelaskan sikap bebas dan aktif Indonesia terhadap perbedaan kepentingan antara AS dan Rusia.
Pada masa pandemi, Indonesia dianggap lebih dekat dengan China, sebagaimana dukungan investasi negeri itu selama pemerintahan Jokowi. Indonesia juga merawat hubungan bilateral dengan negara-negara selain AS, Rusia, dan China.
Jangan lupa, investor asing terbesar di Indonesia adalah Singapura. Indonesia memberikan konsesi pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya kepada Jepang. Sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China.
Namun demikian, Indonesia tetap mempertahankan kedekatan pertahanan-keamanan pada AS dan sekutunya. Indonesia secara mengangetkan bersikap kritis pada pembentukan pakta pertahanan AUKUS, tetapi membeli peralatan militer dari AS dan sekutunya.
Lebih khusus lagi, posisi Indonesia dalam pertarungan kepentingan global antara Amerika Serikat (AS) dengan China dan/atau Rusia.Â
Pada beberapa isu AS berbeda pandangan dengan salah satu negara, misalnya China atau Rusia, namun pada isu lainnya AS menghadapi koalisi China dan Rusia.
Kita tentu tidak lupa dengan sikap berani Jokowi pada masa awal pemerintahannya. Alih-alih meneruskan hubungan baik, pemerintah Indonesia justru memprovokasi negara-negara tetengga.
