KTT ASEAN 2022 Menyelesaikan Krisis Myanmar?

Kekacauan politik, sosial dan ekonomi telah mencengkeram Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi tahun lalu. 

Junta menangkap dan memenjarakan ribuan aktivis pro-demokrasi. Reformasi demokratis bertahun-tahun didibajak dengan menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu 2021. 

Selain itu, junta menyalahkan kurangnya kemajuan dalam penanganan pandemi dan instabilitas politik domestik kepada gerakan bersenjata yang disebut teroris.

Beberapa pekan terakhir beberapa insiden paling berdarah terjadi di Myanmar. Salam satu insiden itu adalah pemboman penjara terbesar Myanmar dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada hari Minggu (24/10/2022) yang menewaskan sedikitnya 80 orang.

Serangan junta militer Myanmar ini terjadi hanya berselang tiga hari sebelum menteri luar negeri ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus di Indonesia untuk mendiskusikan meluasnya kekerasan di Myanmar.

Hasil KTT 2022

Beberapa perwakilan negara anggota ASEAN mendorong pengusulan rekomendasi kepada para pemimpin untuk memperkuat pelaksanaan Konsensus 5 Poin. 

Sejak tanggal 10-11 November, para menteri luar negeri ASEAN melakukan perundingan mengenai review dan keputusan para Pemimpin ASEAN mengenai implementasi Konsensus Lima Poin.

Salah satu keputusan ASEAN itu adalah bahwa para pemimpin ASEAN menugaskan ASEAN Coordinating Council (terdiri dari para Menlu ASEAN) untuk mengkaji lebih lanjut partisipasi Myanmar di semua pertemuan-pertemuan ASEAN, jika memang situasi memerlukannya. Ketentuan itu tertulis di dalam paragraf 9 Dokumen Keputusan Pemimpin ASEAN tentang Penerapan Konsensus Lima Poin).

Ketentuan itu menegaskan bahwa pertama kalinya para pemimpin ASEAN tidak mengizinkan wakil tingkat non poliitk dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Ketentuan itu merupakan  keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin ASEAN yang dikeluarkan oleh ASEAN.

Melalui paragraf 9 itu, ASEAN memberikan semacam peringatan kepada junta Myanmar bahwa jika situasi tidak membaik maka pengaturan yang diterapkan untuk KTT dan ASEAN Ministerial Meeting dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya.