Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Pilihan

Mendorong Kedaulatan Digital Melalui Presidensi Indonesia di G20

26 Juli 2022   08:12 Diperbarui: 26 Juli 2022   08:18 200
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Namun ada juga negara-negara yang menentang keras mengenai prinsip yang diusulkan Perbedaan pandangan itu terutama terkait prinsip reciprocity atau timbal balik.

Selanjutnya, hasil kesepahaman itu akan diterapkan pada tingkat praktis. Bentuknya adalah Ministerial Declaration Draft atau Bali Package. Ministerial Declaration diharapkan menyepakati dan mendeklarasikan poin-poin yang berkaitan dengan isu-isu utama DEWG yang sudah dibahas dalam beberapa bulan terakhir ini.

Pemerintah Indonesia mendiskusikan secara mendalam isu tersebut tidak hanya antar pemerintah tapi juga dengan multi-stakeholders. Undangan meliputi sektor privat, organisasi internasional, juga akademisi dan jugaorganisasi-organisasi non-pemerintah lainnya.

Melalui dialog multipihak itu, Pemerintah Indonesia ingin mendengarkan perspektif dan pandangan dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu sangat penting karena tata kelola data diperlukan untuk penguatan pelindungan data pribadi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik yang selama ini sudah menggunakan platform global.

Platform global itu juga memuat pengelola dan juga mendistribusikan data-data. Arus data lintas batas negara ini akan menjadi semakin penting ke depan dan menjadi satu isu yang makin penting untuk dibicarakan. Selain itu, tata kelolanya dinegosiasikan antara negara-negara di dunia.

Melalui pertemuan ketiga DEWG, Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat pembahasan menuju Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri-menteri Ekonomi Digital G20 pada  September mendatang. Selanjutnya, Digital Minister Meeting itu menghasilkan deklarasi para Menteri Digital G20 yang menjadi masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti.

Tercapainya kolaborasi muktilateral G20 dalam tata kelola data internet diharapkan dapat memperkuat kedaulatan data tiap negara anggota G20. Tujuan akhirnya adalah kemampuan tiap negara mendapatkan manfaat internet secara maksimal demi pemulihan ekonomi global.

Dengan capaian DEWG ini, Presidensi G20 2022 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun