Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 Menjadi Langkah Strategis Diplomasi Indonesia

Setelah Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Vladimir Putin di Moskow, maka pertemuan para Menteri Luar Negeri (menlu) atau Foreign Ministers' Meeting (FMM) G20 merupakan upaya strategis Indonesia mendamaikan kedua negara itu.

FMM G20 sudah digelar di Bali pada 7 Juli 2022 kemarin. Pertemuan dua hari itu mengusung tema 'Membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama'. Mengikuti tujuan utama Presidensi Indonesia pada G20 di 2022 ini, pertemuan para menlu itu membahas upaya-upaya pemulihan ekonomi global.

Menurut Menlu Indonesia, Retno Marsudi, FMM G20 memiliki dua sesi penting. Sesi pertama membahas penguatan multilateralisme, yaitu membahas langkah bagi penguatan kolaborasi global dalam situasi geopolitik pada saat ini. 

Baca juga: Agenda Keamanan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri G20

Selain itu, sesi ini juga mendiskusikan berbagai cara membangun rasa saling percaya antar-negara sebagai landasan penting dalqm membangun stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia.

Selanjutnya, sesi kedua FMM G20 membahas krisis pangan dan energi, khususnya langkah-langkah strategis menanggulangi krisis kerawanan pangan, kekurangan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global.

Yang menarik dari FMM G20 ini adalah kehadiran menteri luar negeri (menlu) Anthony Blinken (AS), Sergei Lavrov (Rusia), Wang Yi (China), dan Dmytro Kuleba (Ukraina). Sayangnya, menlu Inggris harus membatalkan kehadirannya karena krisis politik domestik. Sementara itu, menlu dari negara-negara lain anggota G20 dipastikan hadir, termasuk Menlu Australia.

Baca juga: Peran Strategis Diplomasi Multilateral di Tengah Prioritas Diplomasi Bilateral Indonesia

Arti Penting

Kehadiran mereka tentu saja sangat menarik berkaitan dengan peta geopolitik pada saat ini. Perang Rusia-Ukraina telah membelah dukungan di antara negara-negara anggota G20. Persaingan kepentingan terjadi di antara AS, Rusia, dan China. AS menolak Rusia hadir di KTT G20 dan menuntut Indonesia mengundang Ukraina. Bahkan AS mendesak G20 mengeluarkan keanggotaan Rusia. 

Sementara itu, China dan India menolak tuntutan AS mengenai Rusia. Kedua negara itu seolah membentuk poros kepentingan melawan dominasi AS di G20. Walaupun tidak dalam konteks berada dalam satu kubu dengan China dan India, posisi Indonesia tetap mengikuti prinsip Presidensi G20, yaitu mengundang semua negara anggota.

Seperti diberitakan di berbagai media online, Menlu AS akan berbicara mengenai isu perang. Kemudian menlu Rusia kemungkinan berbicara tentang kenaikan harga komoditas dan jaminan rantai pasok global yang berdampak pada negara-negara berkembang. Kehadiran para menlu itu diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi G20 dalam mencari alternatif kerjasama dan solusi ekonomi-sosial yang berkelanjutan.

Dalam posisinya sebagai Presidensi G20, Indonesia tetap memberikan prioritas pada penguatan kerjasama di bidang arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Selain itu, Indonesia juga memasukkan situasi baru di Ukraina dalam Agenda G20, yaitu isu ketahanan pangan.

Menegaskan Kepentingan Indonesia

Penyelenggaraan FMM G20 ini tak pelak merupakan bagian penting dari penegasan kepentingan Indonesia. Bersandar pada doktrin politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memilih menghadirkan semua anggota G20. FMM ini, bahkan juga mengundang menlu Ukraina. Tanpa berpihak pada salah satu negara yang sedang berperang (Rusia dan Ukraina) dan tanpa mengejar kepentingan negara besar (AS, Rusia, dan China), Indonesia menguatkan posisi netralnya. 

Perang Rusia-Ukraina memang telah memberikan dampak global, termasuk Indonesia. Harga komoditas tertentu telah naik, transportasi komoditas juga terganggu akibat blokade jalur darat, laut, dan udara. Bahkan perang itu juga telah mengeluarkan aktivitas ekonomi Rusia dari sistem keuangan dan perdagangan global yang dipimpin AS.

Di tengah pusaran kepentingan berbagai negara itu, Indonesia justru memilih mengundang mereka semua. Prinsip unklusivitas atau no party leff behind menjadi kongkrit dengan kehadiran semua anggota G20 plus Ukraina. 

Bagi pemerintahan Presiden Jokowi, rangkaian pertemuan G20 —termasuk FMM ini— menjadi pilar penting bagi multilateralisme diplomasi Indonesia. Pada masa pertama pemerintahannya, Jokowi dipandang mengalihkan orientasi diplomasi Indinesia menjadi lebih nasionalis dan bilateral. 

Ingatan kita masih sangat jelas dengan sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang secara ilegal berlayar dan menangkap ikan di perairan Indonesia.

G20 menjadi tonggak penting bagi pergeseran politik luar negeri Indonesia menjadi lebih multilateral. Kerjasama dengan lebih banyak negara di satu forum global dengan tujuan membentuk aturan main bersama demi pemulihan ekonomi global.

Diplomasi Indonesia juga membuka peluang strategis bagi perdamaian Rusia-Ukraina. Netralitas Indonesia kepada kedua pihak menjadi modalitas utama untuk mendekatkan kepentingan kedua negara. Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Setelah itu, Indonesia membawa menlu Rusia dan Ukraina bertemu para menlu lain dalam kerangka kerjasama G20. Konteks G20 perlu menjadi perhatian dalam peran Indonesia mendamaikan Rusia-Ukraina. Kepentingan Indonesia berada dalam konteks posisinya sebagai Presidensi G20. 

Terlepas dari berbagai kekurangannya, inisiatif perdamaian Jokowi bagi Rusia-Ukraina telah berjalan. Hasil dari perdamaian tentu saja masih terlalu awal untuk dicermati, namun langkah awal terlahir bergulir pada FMM G20 hari ini.