Mungkinkah Myanmar Dikeluarkan dari ASEAN?

Pergantian keketuaan ASEAN dari Brunei Darussalam pada 2021 ke Kamboja di 2022 tidak membuahkan hasil positif bagi perdamaian Myanmar.

ASEAN terpecah dan berbeda pendapat mengenai Myanmar. Brunei didukung Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina cenderung bersikap keras kepada Myanmar. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Vietnam lebih memilih diam.

Konsekuensinya, langkah Kamboja sebagai ketua ASEAN di 2022 ini juga belum menunjukkan hasil positif. Upaya Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, mengajak Myanmar mematuhi lima konsensus bisa dianggap tidak berhasil. Bahkan langkah Kamboja disinyalir tanpa mempertimbangkan posisi atau berkonsultasi Ketua ASEAN sebelumnya (yaitu, Brunei) dan Ketua ASEAN 2021, Indonesia. 

Kunjungan PM Hun Sen tidak diimbangi dengan kepatuhan junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap lima konsensus ASEAN. Myanmar tetap tidak bergeming dengan ajakan Kamboja.

Akibatnya, Kamboja terpaksa melanjutkan cara ASEAN dalam mengucilkan Myanmar, termasuk para pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN baru-baru ini.

Namun demikian, kesepakatan mengenai peta jalan damai yang disepakati para pemimpin ASEAN, termasuk pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, tidak dijalankan Myanmar.

Sejauh ini, upaya ASEAN membantu Myanmar belum berjalan lancar. Salah satu indikatornya adalah hampir semua poin konsensus yang dicapai ASEAN dengan Myanmar tidak kunjung terwujud. Dari lima poin konsensus, baru penunjukan utusan khusus ASEAN yang terwujud pada Agustus 2021. 

Adapun empat konsensus lainnya belum jalan, yakni penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, dialog antara pihak di Myanmar dengan difasilitasi utusan khusus, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan penghentian kekerasan. Hingga kini, junta Myanmar tidak menunjukkan niat dan kemauan melaksanakan keempat poin konsensus lainnya. 

thejakartapost.com

Beberapa Pilihan

Kecil kemungkinan ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan di organisasi regional itu. Pertimbangan itu didasarkan pada kenyataan bahwa ASEAN tidak memiliki ketentuan khusus dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter) mengenai cara-cara untuk membatalkan atau mengeluarkan negara-negara anggotanya. 

Kenyataan itu menyebabkan setiap upaya untuk menangguhkan keanggotaan Myanmar hanya dapat dilakukan jika ada dukungan bulat dari semua kepala negara/pemerintahan anggota ASEAN.