Diplomasi Maritim Indonesia Melalui IORA

Pada pertemuan tingkat menteri ke-21 Indian Ocean Rim Association (IORA) atau Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudera Hindia, di Dhaka, Bangladesh (17 November 2021), Duta Besar RI untuk Afrika Selatan, Salman Al Farisi, terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2022-2024. 

Penetapan itu menjadi bukti nyata mengenai arti penting Indonesia dalam diplomasi global mengenai maritim. Bagi Indonesia, IORA menjadi salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. 

Posisi Indonesia sebagai ketua dan pemimpin IORA periode 2015-2017 sangat menarik. Ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, IORA dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari doktrin politik luar negeri Indonesia yang ingin menjadi poros maritim dunia sejak Joko Widodo menjadi Presiden pada Oktober 2014.

Kedua, posisi itu menjadi upaya serius Indonesia untuk menepis kritik atas kecenderungannya lebih memperhatikan wilayah Utara. Padahal realitas geografis menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi silang di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia atau di kawasan Indo-Pasifik.      

Melalui IORA, Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan peran dan kepentingan diplomasinya. Di forum KTT Asia Timur di Nay Phi Daw, Myanmar, November 2014, Presiden Jokowi telah menegaskan positioning baru Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. 

Pernyataan itu menegaskan komitmen Indonesia agar kawasan itu tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim dari berbagai kepentingan global. 

IORA dapat dikatakan menjadi ruang diplomasi baru bagi pemerintahan Jokowi. Kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia secara riil menjadi immediate strategic environment bagi Indonesia. 

Manfaat sebagai ketua

Sebagai ketua IORA pada 2015-2017, salah satu kewajiban Indonesia adalah menjadi penyelenggara bagi pertemuan di tingkat menteri dan kepala negara/pemerintahan. Berbagai pertemuan, dapat menjadikan IORA membangunkan tatanan keamanan bersama bagi 21 negara anggotanya.

Selain itu, pertemuan pejabat tinggi IORA itu juga membahas mekanisme kerja sama IORA dengan mitra wicara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Mesir, Prancis, dan China, termasuk upaya meningkatkan kemitraan melalui kerja sama konkret. 

Di satu sisi, serangkaian pertemuan itu menjadi tahapan protokoler yang harus dilakukan Indonesia sebagai ketua IORA. Apalagi berbagai pertemuan itu akan menjadi modalitas menyelenggarakan KTT pada Maret 2017 pada peringatan ulang tahun ke-20.

Namun demikian, di sisi lain, Indonesia perlu 'membumikan' IORA agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tantangan bagi pemerintah Indonesia ---khususnya Kementerian Luar Negeri RI--- adalah menjadikan IORA sebagai ruang strategis baru bagi diplomasi untuk rakyat Indonesia. 

IORA tidak sekedar menambah forum bagi pejabat pemerintah, namun kepemimpinan Indonesia mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai aktor non-negara dalam forum-forum IORA.

Dengan cara itu, IORA dapat memberikan manfaat (relatif gains) bagi Indonesia untuk mengimbangi peningkatan kekuatan ekonomi dan militer China. Walaupun militer China cenderung provokatif dan militeristik, Indonesia masih dapat memanfaatkan inisiatif China melalui Jalur Sutera Maritim (Maritime Silk Road) Abad ke-21, satu sabuk satu jalur (One Belt One Road/OBOR atau Belt and Road Initiative/BRI) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).        

Pemerintah Indonesia juga membangun kerjasama maritim secara bilateral dengan beberapa negara yang memiliki keunggulan maritim. Pemerintahan Jokowi telah melakukan identifikasi negara-negara yang paling berpotensi diajak bekerjasama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Upaya ini memerlukan kerja keras out of the box dari lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia selama ini. China, AS, Singapura, Thailand, Perancis, Belanda, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara dengan sumber daya maritim yang perlu mendapat perhatian bagi diplomasi maritim Indonesia. 

Dalam kerangka besar diplomasi maritim ini, pemerintahan Jokowi mencoba mencari berbagai alternatif peluang kerjasama multilateral. Di satu sisi, diplomasi maritim di forum IORA ini menegaskan kebijakan Indonesia untuk menempatkan ASEAN sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. 

IORA dapat menjadi peluang baru bagi regionalisme ekonomi dan politik di kawasan Samudera Hindia yang perlu ditingkatkan potensinya untuk mengimbangi perkembangan di kawasan Asia Pasifik. 

Selain itu, IORA juga menjadi momentum Indonesia untuk menegaskan komitmen diplomasi maritimnya tanpa harus tergantung kepada berbagai kerangka kerjasama yang telah ada. Indonesia perlu lebih mengaktifkan perannya dan lebih memanfaatkan kerangka kerjasama IORA bagi kepentingan maritimnya di 21 negara anggotanya. 

Sebagai pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah Samudera Hindia, IORA mempunyai peran strategis dalam mendorong ekonomi dunia. IORA menghubungkan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Indonesia telah memainkan peran strategisnya sebagai ketua IORA pada 2015-2017. 

Dalam konteks itu, penetapan Indonesia sebagai Sekjen IORA 2022-2024 itu sebaiknya tidak sekedar meningkatkan citra positif dan posisi diplomasi maritim. Melalui IORA, Indonesia harus mampu memberikan hasil kongkrit bagi kepentingan ekonomi dan investasi Indonesia di bidang maritim.