Strategi ASEAN agar KTT Tanpa Myanmar?

Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2022 mendatang menegaskan, "Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka kerja ASEAN. Myanmar yang mengabaikan haknya. Sekarang kita berada dalam ASEAN minus satu. Ini bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar."

Dukungan kepada Brunei juga datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Jokowi (26/10/2021), 

Myanmar tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga untuk membantu keluar dari krisis politik. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN, untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait, sampai saat-saat akhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar. 

Selama ini, ASEAN berupaya keras menerapkan prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Prinsip itu dijalankan demi menjaga keutuhan dan sentralitas ASEAN. 

Namun demikian, ASEAN tampaknya tidak dapat lagi mentolerir tindakan Myanmar yang menyembunyikan tindakan kekerasan bersenjatanya di balik prinsip regional itu. 

Untuk pertama kalinya, ASEAN rela menyelenggarakan pertemuan puncaknya, tanpa kehadiran salah satu negara anggotanya, yaitu Myanmar. Kenyataan ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi sejarah ASEAN sejak dibentuk 1967.

Sumber: 1 dan 2