Negara terdekat Australia di sebelah Selatan, yaitu Selandia Baru, dengan tegas menolak AUKUS. Alasan utamanya adalah pakta pertahanan itu memberi kapal selam nuklir yang bertentangan dengan pendirian Selandia Baru untuk mematuhi prinsip Non-Proliferation Treaty (NPT). Prinsip NPT ini dipegang oleh hampir semua negara di kawasan ini.
Tetangga terdekat Australia lainnya adalah Indonesia. Indonesia tidak secara langsung menolak atau menerima AUKUS. Bahkan Indonesia cenderung tidak memberikan komentar tegas mengenai AUKUS, apalagi inisiatif AS di AUKUS.Â
Sebelum AUKUS terbentuk, pemerintah Indonesia secara tidak langsung mengajak kehadiran AS untuk menciptakan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.Â
Pandangan Indonesia ini hampir sama dengan sebagian besar negara di kawasan ini yang mendukung adanya kekuatan besar lainnya untuk mengimbangi peningkatan militer China di kawasan.Â
Negara-negara itu memang tidak seterang benderang Filipina yang menyatakan mendukung AUKUS. Filipina berkepentingan dengan pakta pertahanan ini untuk menghalau kapal-kapal laut China dari wilayah klaim Filipina.
Jaminan Australia
Indonesia lebih fokus mencermati persetujuan Australia dengan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir melalui skema AUKUS. Indonesia patut khawatir dengan Australia yang dipersenjatai kapal selam nuklir oleh AUKUS.Â
Apalagi Australia berpotensi memiliki superioritas regional, sehingga kekawatiran Indonesia menjadi sangat beralasan.
Walaupun Jakarta dan Canberra memiliki hubungan baik dalam beberapa tahun terakhir, sejarah kelam di antara kedua negara ini tidak bisa diabaikan begitu saja.Â
Bagi Indonesia, Australia pernah secara terbuka melakukan konfrontasi terbuka dan menciptakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Australia mencampuri urusan domestik Indonesia berkaitan dengan Timor Leste dan Papua.
Dengan sejarah bilateral seperti itu, Indonesia tidak dapat diam begitu saja melihat perkembangan Australia yang hendak membangun kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir Australia ini sangat potensial membahayakan kedaulatan teritorial Indonesia.