Pemerintah Persatuan Nasional, Peluang Demokrasi di Myanmar

"Hari baru telah datang bagi rakyat kami, era baru bagi Myanmar telah dimulai." 

Itu adalah pernyataan mantan Menteri kerja sama internasional pemerintahan persatuan, Dr Sasa. Optimisme demokratisasi itu disampaikannya dalam wawancara dengan Reuters mengenai pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG). 

Demokrasi tampaknya mulai menggeliat di Myanmar. Setelah hampir 2,5 bulan berdemonstrasi menentang junta militer, masyarakat sipil Myanmar mengumumkan pembentukan NUG itu pada Jumat (16/4). 

Mereka adalah para politikus pro-demokrasi. Tokoh-tokoh NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan, para pemimpin protes anti-kudeta, dan kelompok-kelompom etnis minoritas.

Seperti diketahui, Myanmar telah berada dalam kekacauan politik sejak kudeta 1 Februari 2021. Kudeta militer itu menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. 

Aung San Suu Kyi telah memegang kekuasaan selama lima tahun sebelumnya. Masa jabatan keduanya merupakan hasil dari kemenangan telak NLD pada pemilu November 2020.

Setelah kudeta 1 Februari 2021, warga turun ke jalan hampir setiap hari Di berbagai kota besar. Mereka menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi. 

Demonstrasi masyarakat sipil dibalas kekerasan bersenjata oleh pasukan junta militer. Akibatnya, lebih dari 700 orang telah meninggal.

Selain itu, junta militer melakukan penangkapan terhadap berbagai unsur masyarakat, termasuk para artis atau selebriti Myanmar. Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut hitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Geliat kelompok sipil
Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN 24 April 2021, kelompok sipil tampaknya menyadari situasi politik domestik dan regional di Asia Tenggara. Di tingkat domestik, mereka berhadapan secara langsung di lapangan dengan tentara bersenjata dari junta militer. 

NLD sebagai partai politik pemenang pemilu 2020 cenderung kurang agresif bernegosiasi dengan junta militer untuk mencari penyelesaian damai. Mungkin karena kebanyakan tokohnya, termasuk Daw Suu Kyi, ditangkap dan di penjara junta militer. 

Sementara itu, pihak internasional di luar Myanmar tidak mengetahui kelompok politik mana yang memiliki legitimasi politik mewakili kelompok sipil Myanmar selain NLD. 

Kesulitan seperti ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab KTT Khusus ASEAN itu mengundang Jenderal Min Aung Hlaing sebagai wakil resmi Myanmar, bukan NUG.

Alasan-alasan itu juga yang kemungkinan menjadi tujuan pembentukan NUG. Segera setelah dibentuk, NUG menyatakan diri sebagai otoritas politik yang sah. Tujuan NUG adalah mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun persatuan demokratis federal.

NUG telah menyerukan pengakuan internasional dan ASEAN. Pada KTT khusus itu, NUG mendesak ASEAN menolak partisipasi Min Aung Hlaing dan mengundang NUG sebagai gantinya.

Pengakuan internasional
Salah satu tujuan utama NUG adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. Para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi (NLD), telah berusaha menunjukkan kepada negara dan dunia luar bahwa mereka sebagai otoritas politik yang sah, bukan junta militer.

Sementara itu, kelompok militer telah mengakui tindakan mereka terhadap pemerintahan sipil hasil pemilu 2020.
Mengenai kudeta 1 Februari itu, para jenderal membenarkan tindakan militer mereka. 

Alasan utama kudeta adalah tuduhan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan pemilu November 2020. Militer memaksakan pembenaran atas tuduhan itu, meskipun komisi pemilu Myanmar menolak gugatan militer.

Hingga saat ini, junta militer menunjukkan kekuatan politik dan militernya terhadap kelompok-kelompok sipil dan etnis minoritas di Myanmar. 

Tekanan internasional dibangun secara perlahan, terutama dari pemerintahan Barat. Tekanan internasional itu bahkan dimobilisasi di KTT ASEAN di Jakarta. Jaringan masyarakat sipil mengkritik KTT Khusus ASEAN yang mengundang Jenderal Hlaing. Mereka mendesak KTT ASEAN menjadikan NUG sebagai perwakilan resmi Myanmar.

Perkembangan terbaru melalui pembentukan NUG dan dukungan internasional menunjukkan peluang demokrasi mulai terbuka.

Wakil Presiden NUG, Duwa Lashi La, seorang pengacara etnis Kachin, menyadari bahwa jalan untuk menggantikan pemerintahan militer dengan demokrasi tak akan mudah.

"Kami berjanji untuk terus bekerja dengan semua orang etnis untuk menggulingkan kediktatoran militer dan membangun demokrasi federal baru," katanya.

Konsensus ASEAN
Hingga saat ini, pemimpin KTT Khusus ASEAN belum memberikan pernyataan resmi mengenai perdamaian di Myanmar. Presiden Indonesia Joko Widodo dikabarkan mendesak pemimpin militer Myanmar menerima konsensus KTT itu. Sementara itu, Menlu Malaysia menyatakan Jenderal Hlaing tampaknya menerima konsensus KTT itu.

Konsensus itu antara lain adalah penghentian kekerasan, pemberian akses bagi bantuan kemanusiaan ke Myanmar, kunjungan utusan khusus, pembebasan tahanan politik, hingga pengembalian demokrasi.

Melakui konsensus itu, KTT Khusus ASEAN perlu dimaknai dengan optimisme bagi masa depan demokrasi di Myanmar. Kehadiran Jenderal Hlaing perlu mendapat apresiasi sebagai tanggapan positif terhadap sikap ASEAN selama ini. Selain itu, konsensus KTT ASEAN menjadi tawaran solusi terbaik dari ASEAN. 

Junta militer perlu mempertimbangkan menerima konsensus KTT Khusus itu untuk menghadapi situasi politik domestik, khususnya berkaitan dengan sepak terjang NUG.