KTT Khusus ASEAN, Harapan Baru Bagi Perdamaian di Myanmar

Keempat, meminta Myanmar kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan krisis politik ini dan menghindari peningkatan ketegangan.

Terakhir, kelima, memberikan akses ke bantuan kemanusiaan untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar dan mengizinkan kembali pengungsi Rohingya ke negara bagian Rakhine dengan cara yang damai, sukarela dan bermartabat.

Efektivitas
Persoalan efektivitas KTT ini memang menjadi pertanyaan dari banyak pihak, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Banyak pihak telah meragukan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar ini. 

Keraguan itu berasal dari beberapa faktor. Faktor pertama, legitimasi politik pemerintahan militer yang diundang ke KTT ini dipertanyakan. Rakyat Myanmar tidak mengakui pemerintahnya yang berkuasa sejak 1 Februari melalui kudeta militer.

Kedua, ASEAN tidak mengundang perwakilan masyarakat Myanmar, misalnya NLD atau NUG. Akibatnya, inisiatif perdamaian ASEAN melalui KTT khusus ini diragukan oleh masyarakat Myanmar. Bahkan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil menolak kehadiran junta militer. 

Ketiga, tidak semua pemimpin dari ke-10 negara anggota ASEAN akan hadir. Konon, PM Thailand tidak hadir karena krisis Myanmar itu masalah domestik. Presiden Filipina Duterte juga tidak dapat hadir karena masalah pandemi di tingkat domestik.

Kenyataan ini menjadi persoalan bagi soliditas ASEAN dalam menekan pemerintahan militer Myanmar untuk membangun perdamaian.

Keempat, ASEAN melalui KTT ini dipaksa mengambil inisiatif ini untuk menegaskan sentralitas organisasi ini di kawasan Asia Tenggara. Tidak ada jalan lain bagi ASEAN untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai jembatan perdamaian bagi konflik kepentingan di Myanmar.

Keempat faktor itu tampaknya membuat ASEAN tidak dapat optimis mengenai hasil dari pertemuan pertama ini. Kemungkinan terjadi kebuntuan bakal ada, misalnya junta militer Myanmar menolak pembahasan isu-isu tertentu dan hasil KTT ini. 

Meski demikian, setidaknya KTT ini menjadi langkah konkrit bagi ASEAN untuk bersikap dan melakukan tindakan nyata dalam menyelesaikan krisis Myanmar. ASEAN perlu menyamakan persepsi mereka dengan junta Myanmar demi menyelesaikan konflik yang ada. 

Dengan tetap menjunjung prinsip non-interference sebagai prinsip utama ASEAN selama ini, KTT khusus ini merupakan upaya terbaik ASEAN pada saat ini. Melalui KTT ini, ASEAN memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak hanya berdiam diri menyaksikan krisis politik yang tengah berlangsung di Myanmar.