Banyak yang mengatakan konflik PD ini seperti drama. Skenario drama PD telah dibabarkan PD versi Cikeas melalui ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada konperensi pers 1 Februari yang lalu dengan kata kunci 'kudeta'. Seolah krisis internal itu sama dengan kudeta militer yang kebetulan terjadi pada waktu yang sama di Myanmar.
Aktor-aktor utama sudah ditentukan dengan mengangkat isu-isu khusus pada waktu dan tempat tertentu. Jika skenario A berhasil maka bisa dilanjutkan ke babak selanjutnya. Jika skenario A gagal, maka berpindah ke skenario B dengan pilihan babak yang berbeda. Apalagi ada aktor-aktor pendukung dan kemungkinan aktor penentang. Begitulah seterusnya, krisis itu berjalan hingga hari ini.
Hari ini, krisis internal Partai Demokrat (PD) telah memasuki bulan kedua. Krisis itu bukannya menemukan penyelesaiannya, namun telah berkembang dan melebar melibatkan lebih banyak pihak di luar PD. Ada Moeldoko, Ridwan Kamil. Lalu, muncul Gatot Nurmantyo.
Walaupun Amien Rais menemui Presiden Jokowi dan narasi tentang masa jabatan presiden tiga kali muncul ke permukaan, namun kedua peristiwa atau isu politik itu tidak dapat menandingi keriuhan jagat berita terkait krisis PD dalam satu setengah bulan ini.
Sampai hari Jumat (12/3), posisi kedua pihak tampaknya imbang, yaitu melakukan baku lapor ke pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait. Kubu AHY melaporkan kubu Moeldoko ke polisi dengan mengerahkan 13 orang pengacara yang dipimpin Bambang Widjoyanto. Hasil sementara dari laporan itu adalah viralnya narasi 'brutalisme'. Begitu pula sebaliknya, kubu Moeldoko juga telah melaporkan PD versi Cikeas ke polisi.
Skenario Cikeas
Kebanyakan pihak kaget dan tidak percaya ketika AHY menyatakan ada pihak di pemerintahan yang akan melakukan kudeta. Tidak kalah kaget juga adalah Moeldoko dan kelompok pendiri PD yang menentang PD versi Cikeas. Siapa menyangka AHY berani menyampaikan secara terbuka krisis internal PD kepada publik. Bagi Moeldoko dkk, daripada sekedar dituduh ---dan ternyata benar--- maka tuduhan itu dijalankan saja. Dan, menjadi sebuah kenyataan politik.
Skenario pertama dan telah terwujud itu adalah pembentukan PD versi Kongres Luar Biasa (KLB). Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, yang sejak awal sudah dicurigai PD versi Cikeas, didapuk menjadi ketua umum PD versi KLB. Dengan segala kontroversinya, PD versi KLB tampak sangat percaya diri dengan kekuatan politik yang dimilikinya.
Skenario kedua adalah pelibatan pemerintah. Dengan dua kepengurusan PD itu, mereka berbaku klaim sebagai yang paling legal dengan melibatkan pemerintahan Jokowi. Tujuannya adalah memutuskan PD yang mana yang diakui pemerintah.
Posisi pihak pemerintah dalam kisruh internal Partai Demokrat (PD) ini sangat menarik. Di satu sisi, PD versi Cikeas meminta pertanggungjawaban pemerintahan Jokowi yang dianggap tahu sepak terjang Moeldoko. Namun di sisi lain, PD versi Cikeas juga meminta ---jika bukan memohon, apalagi mengintimidasi--- pemerintah agar mengakui legalitasnya ketimbang PD versi Moeldoko.
PD versi Cikeas telah beranjang sana ke Kemenhukham dan kantor-kantor pemerintah lain untuk menjelaskan duduk perkara dan menegaskan legalitasnya lebih kuat daripada PD-nya KLB.
Entah mengapa, tiba-tiba muncul aktor pendukung bagi PD versi Cikeas, yaitu Gatot Nurmantyo. PD versi Cikeas seolah kurang percaya diri, sehingga memerlukan seorang Ketua Presidium KAMI ini untuk naik ke panggung.
