Definisi Diplomasi Publik
Orang pertama yang menggunakan istilah diplomasi publik adalah Edmund Gullion dari Fletcher School of Law Diplomacy, Universitas Tufts, Amerika Serikat, pada tahun 1965. Menurut Gullion, diplomasi publik adalah “... pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional; perkembangan opini publik di negara lain;
interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya; pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari cultural komunikasi; pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide.”
Diplomasi publik memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dan tujuan dari sikap dan opini suatu negara, kelompok kepentingan, dan individu terhadap atau tentang seseorang dan negara lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri negara lain.
Definisi itu menunjukkan beberapa faktor penting dalam diplmasi publik. Pertama, meskipun aktor utama diplomasi adalah negara dan masyarakat, namun aktor negara tetap bertindak sebagai koordinator atau regulator atau sponsor dari pelaksanaan diplomasi publik. Sebagai koordinator, misalnya, negara mengajak masyarakat untuk menjalankan program diplomasi publik kepada pemerintah dan masyarakat di negara lain.
Kedua, pihak yang menjadi target atau sasaran diplomasi publik di negara lain adalah masyarakat. Persoalan dalam hubungan antar-negara biasanya terletak pada hubungan antar-masyarakat ketimbang antar-pejabat negara. Kurangnya interaksi antar-masyarakat di negara berbeda cenderung mudah menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka.
Perkembangan diplomasi publik menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi target ternyata tidak hanya yang berada di luar negeri, namun juga termasuk masyarakatnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa masyarakat domestik masih memiliki informasi atau pengetahuan minim mengenai berbagai misi diplomatik yang dijalankan negaranya.
Diplomasi publik hadir untuk menjembatani interaksi antar-masyarakat di negara berbeda melalui berbagai program yang disponsori pemerintah, misalnya publikasi buku atau majalah, pertukaran mahasiswa, pentas budaya, pemutaran film, pameran produk ekonomi, berbagai seminar atau diskusi, dan seterusnya.
Strategi
Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara dalam program-program membangun citra yang bersifat lokal, tetapi juga global. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor non-negara di dalam negeri merupakan hal yang sangat penting dalam diplomasi publik. Interaksi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui persepsi atau pandangan masyarakat mengenai sebuah negara.
Untuk meningkatkan citra negara, strategi diplomasi publik Indonesia yang di jalankan antara lain berupa pemberdayaan masyarakat, memajukan people-to-people contact, diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, merangkul dan mempengaruhi publik di dalam dan luar negeri, serta mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri.
Strategi tersebut diadakan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdhlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan lainnya, berbagai tokoh, akademisi serta universitas di Indonesia dan luar negeri, LSM, wartawan dan media baik dalam negeri maupun asing, serta berbagai aktor lain yang berkepentingan.
Pada berbagai kegiatan diplomasi publik, Kemlu RI biasanya mengajak unsur-unsur masyarakat untuk hadir dan berperan aktif. Salah satu kegiatan diplomasi publik, seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, misalnya, melibatkan peran aktif berbagai sanggar seni-budaya dan perguruan tinggi.
