Menkes Baru dan Diplomasi Menjamin Vaksin Gratis

Pelantikan Menteri Kesehatan (Menkes) baru Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Putranto menjadi salah satu upaya strategis presiden Jokowi yang telah ditunggu-tunggu masyarakat. Penggantian Menkes tampaknya lebih pada upaya pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan kebijakan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pemerintahan Jokowi menggratiskan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif di tingkat domestik, tetapi juga bagi diplomasi Indonesia di antara berbagai negara. Kebijakan vaksin gratis Indonesia bahkan telah meningkatkan posisi Indonesia dalam kerjasama multilateral mengenai vaksin global. 

Vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan vaksin gratis untuk penduduk di seluruh dunia yang diperjuangkan Indonesia melalui diplomasi multilateral-nya. 

Sangat menarik untuk melihat beberapa peristiwa di dalam negeri Indonesia, khususnya dalam penanganan Covid-19, dari perspektif atau dimensi internasional. Ketika pandemi menyebar ke seluruh dunia, perkembangan domestik tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai dinamika internasional. Demikian pula sebaliknya. 

Menurut saya, ada dua (2) faktor yang membuat isu ini menjadi saling terkait.

Pertama, kebijakan vaksin gratis telah menegaskan bahwa negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia dalam program menghadapi pandemi Covid-19. Melalui program itu, pemerintah berkomitmen menyediakan vaksin dalam hal jumlah, dan waktu vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia pada 2021.

Kedua, vaksin gratis ternyata juga menguatkan diplomasi Indonesia dalam mendorong kerjasama multilateral. Kerjasama ini meliputi pengadaan vaksin secara global, merata, dan terjangkau. Dalam konteks global, vaksinasi Covid-19 harus melampaui batas-batas nasional sebuah negara. Sebagaimana persebaran pandemi yang tidak mengenal batas nasional sebuah negara, vaksinasi Covid-19 harus bersifat global bagi semua penduduk dunia. 

Melalui diplomasi itu, kebijakan luar negeri diabdikan untuk mencapai kepentingan nasional dan menjunjung perdamaian dunia. Di tengah pandemi ini, diplomasi vaksin diharapkan dapat tetap memainkan peranan penting dan signifikan untuk mencari celah atau terobosan demi kemaslahatan domestik dan global. Walaupun kepentingan nasional tampak menonjol, diplomasi vaksin juga diarahkan untuk membangun kepercayaan dan identitas nasional di panggung global.

Dalam konteks ini, Menkes baru perlu berkoordinasi dengan Menlu untuk menjamin pasokan vaksin dari Sinovac tersedia sesuai dengan program vaksin gratis di tingkat domestik. Selama ini koordinasi antara kementerian BUMN dan Kemlu telah berjalan baik. Kerjasama antara BUMN Bio Farma dan Sinovac menjadi bukti nyata demi ketersediaan vaksin gratis. Menkes baru Budi yang pernah menjadi Wakil Menteri BUMN tentu saja memiliki pengalaman dalam koordinasi tersebut. 

Capaian Diplomasi
Hingga akhir 2020 ini, ada beberapa capaian diplomasi vaksin yang dapat berkontribusi pada program pemerintahan Jokowi mengenai vaksin gratis.

Pertama, penyediaan vaksin gratis memerlukan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China. Berbagai upaya diplomasi telah dikoordinir Kemlu RI untuk mendekati pemerintah China. Pilihan ke China dalam penyediaan vaksin ini ketimbang ke Rusia atau negara-negara lain tentu saja telah didasarkan pada pertimbangan matang. 

Kedua, diplomasi kesehatan Indonesia seakan mengunci China untuk memberikan prioritas penyediaan vaksin kepada Indonesia. Sebanyak 1,2 juta vaksin telah datang di Indonesia pada 6/12/2020 lalu dan disusul dengan 1,8 vaksin lagi di awal 2021 mendatang. 

Ketiga, pemerintah Indonesia juga menerima vaksin-vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi lainnya. Pada saat ini, vaksin Sputnik V dari Rusia sedang mengajukan ijin edar kepada BPOM. Persaingan bisnis vaksin Covid-19 tampaknya akan berlangsung mulai 2021 mendatang. Pemerintah melalui Kemenkes perlu mengambil kebijakan pengaturan peredaran dan implikasinya terhadap masyarakat.

Vaksin Global
Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Diplomasi vaksin Indonesia tidak bertolak belakang dengan upaya Indonesia mendukung vaksin Covid-19 sebagai barang publik global di berbagai forum multilateral.

Indonesia secara aktif terus memantau perkembangan pengembangan vaksin (secara) multilateral ini. Komitmen itu ditegaskan Indonesia dalam berbagai pertemuan dan diskusi dengan World Health Organization (WHO) dan Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI), termasuk pada Sidang Umum PBB pada September 2020.

Dalam sidang ke-75 Majelis Umum PBB pada September 2020, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesetaraan akses bagi semua negara untuk mendapatkan pasokan vaksin COVID-19 yang aman dan dengan harga terjangkau. Komitmen multilateral telah dibuat dan disepakati negara-negara pendukung. 

Namun demikian, ujian sebenarnya dari efektifitas kerjasama multilateral itu adalah pada pelaksanaannya. Sejauh mana komitmen multilateral dapat benar-benar dijalankan di negara-negara miskin atau tertinggal dengan akses vaksin yang aman, setara, dan terjangkau. 

Vaksin Gratis
Upaya Indonesia memperoleh jaminan pasokan vaksin memang sempat menimbulkan pertanyaan kritis. Indonesia dianggap terperangkap pada kecenderungan nasionalisme vaksin. Kepentingan nasional dipandang lebih dominan dalam diplomasi bilateral.

Namun demikian, suara kritis atas nasionalisme vaksin tidak berarti bahwa orientasi diplomasi Indonesia tidak relevan. Demi kepentingan nasional, pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban melindungi warganegaranya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Menurut saya, diplomasi pemerintahan Jokowi telah menempatkan nasionalisme dan multilateralisme vaksin dalam posisi saling mendukung, bukan saling bertentangan atau meniadakan.

Partisipasi aktif dalam kerjasama multilateral mengenai pandemi telah memungkinkan Indonesia menegaskan posisi-nya sebagai pemain aktif dan pendukung kuat bagi prinsip kesetaraan, keamanan, dan harga terjangkau dalam vaksinasi Covid-19 bagi semua penduduk dunia. 

Akhirnya, tidak ada satu negarapun yang mampu menghadapi pandemi ini sendiri, meskipun mereka adalah negara super power. Semua negara harus bekerja sama. Dalam konteks global, vaksinasi Covid-19 tidak bisa terbatas pada terirori nasional sebuah negara saja, namun harus bersifat global bagi semua penduduk dunia. Vaksin Covid-19 Untuk Semua.

Capaian diplomasi vaksin ini perlu disesuaikan dengan program di tingkat nasional. Kedatangan 1,2 juta vaksin dari Sinovac China mencerminkan bukti diplomasi vaksin antata Indonesia dan China telah berjalan baik sesuai MoU kedua negara. Demikian pula dengan jadwal lain kedatangan vaksin di 2021. 

Tugas Menkes baru tidaklah mudah. Di satu pihak, koordinasi antara Sinovac dan Bio Farma dalam pengaturan jadwal kedatangan vaksin dari China ke Indonesia dalam mendukung kebijakan vaksin gratis. Ini termasuk pengembangan vaksin Merah Putih milik Indonesia. Di pihak lain, distribusinya di tingkat domestik. Banyak persoalan teknis mengenai distribusi vaksin, jumlah, harga, waktu pengiriman, hingga ketersediaannya di seluruh daerah di Indonesia.