Kedatangan vaksin Sinovac dari China pada hari Minggu (06/12/2020) menjadi semacam pilar terpenting dari diplomasi Indonesia dengan China di bidang kesehatan di sepanjang 2020 ini. Kedekatan dengan China telah memberikan bukti nyata bagi Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia sudah mendapatkan vaksin Covid-19 itu dari perusahaan Sinovac China untuk diuji di BUMN Biofarma di Bandung.
Harapannya adalah jaminan pemerintah China bagi Indonesia untuk memperoleh vaksin itu ketika telah siap pada awal 2021 mendatang. Keberhasilan diplomasi vaksin Indonesia ini tentu saja membuat lega pemerintah dan masyarakat Indonesia yang tidak perlu kuatir lagi dengan persediaan vaksin Covid-19. Selain itu, Indonesia terus menegaskan bahwa penanganan pandemi dan jaminan menjamin ketersediaan vaksin itu di tingkat nasional merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia di bidang kesehatan.
Ada beberapa catatan penting mengenai isu kedaulatan kesehatan ini, antara lain: pertama, diplomasi kesehatan Indonesia dilaksanakan beyond traditional diplomacy. Maksudnya adalah pelaksanaannya melalui partisipasi berbagai aktor dalam negeri, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Penanganan pandemi Covid-19 menjadi wilayah Kemenkes, namun diplomasi kesehatan merupakan ranahnya Kemlu.
Kedua, diplomasi kesehatan juga melibatkan kerja sama antara pemerintah dan non-state actors di tingkat nasional dan global dalam mengatasi masalah kesehatan. Peran aktor non-negara bisa dalam bentuk mendorong partisipasi masyarakat luas dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan penanganan pandemi di Indonesia. Selanjut, isu pengembangan dan produksi vaksin dilakukan oleh BUMN Indonesia, seperti Bio Farma yang bekerja sama dengan BUMN China, yaitu Sinovac Biotech Ltd.
Diplomasi Kesehatan
Diplomasi vaksin menjadi sangat  strategis pada masa pandemi Covid-19 ini. Pandemi itu telah menyadarkan berbagai negara mengenai arti penting kesehatan bagi diplomasi sebuah negara. Diplomasi ternyata tidak lagi hanya berkisar pada persoalan politik-pertahanan dan ekonomi, namun juga berkaitan dengan isu-isu kesehatan, khususnya pandemi dan vaksin Covid-19.
Pemerintah Indonesia melalui Kemlu menjadi ketua insiatif Politik Luar Negeri dan Kesehatan Global (Foreign Policy and Global Health/FPGH) pada 2020 ini. Sepanjang tahun 2020 ini, Kemlu telah menjalankan diplomasi di tngkat internasional maupun domestik. Di tingkat internasional, Indonesia mengikat kerjasama dengan China untuk mengusahakan vaksin Covid-19 hingga tahap MoU hingga kedatangan vaksin di hari Minggu lalu.Â
Selain itu, diplomasi vaksin Kemlu RI juga mampu menghubungkan berbagai BUMN dan lembaga penelitian Indonesia dengan berbagai lembaga penelitian atau BUMN di negara lain untuk berkolaborasi dalam penemuan, pengembangan, dan pengujian vaksin Covid-19. Mereka, antara lain, bekerjasama dengan Sinovac Biotech LtD.
Melalui kerjasama itu, Indonesia memperoleh jaminan atas akses tercepat pada vaksin itu dibanding negara-negara lain.Â
Nasionalisme dan Multilateralisme Vaksin
Dalam perkembangannya, vaksin Covid-19 telah menjadi 'barang' paling diperebutkan oleh berbagai negara. Aspek strategis vaksin itu telah membuatnya dianggap sebagai 'game changer' dalam hubungan antar-negara dalam penanganan pandemi. Sebagai konsekuensinya, beberapa negara kaya terlibat berebut menjadi yang pertama dalam mendapatkan vaksin itu. Perilaku itu yang dikenal dengan nama 'nasionalisme vaksin'.
Di sisi lain,  beberapa negara lain dengan WHO dan konsorsium lembaga-lembaga penelitian juga berupaya keras melakukan hal sama dalam bentuk multilateralisme vaksin. Fenomena multilateralisme ini mewakili komitmen solidaritas global, yaitu penyediaan vaksin untuk semua warga dunia, tanpa dibatasi sekat-sekat nasional. Mereka mendorong peningkatan peran otoritas internasional, seperti PBB dan WHO agar lebih tegas dalam menjalankan peran globalnya.
