Pengalaman tersebut akan menjadi sesuatu berbeda bagi praja IPDN ketika kompetisi itu ternyata dimenangkan oleh kotak kosong. Pengalaman langsung ini sangat penting ketika mereka lulus dari IPDN. Mereka akan menjadi bagian dari pemerintah (lokal) untuk mengatur dan menjalankan demokrasi secara langsung dengan masyarakat.
Kelima, informasi dari KPK mengenai daftar calon kepada daerah yang memiliki harta kekayaan paling besar menunjukkan biaya atau ongkos pilkada yang mahal.Â
Akibatnya peserta pilkada adalah harus orang kaya atau orang-orang yang secara ekonomi tidak bermasalah. Namun demikian, kekayaan paslon ini bukanlah jaminan bahwa mereka tidak melakukan politik uang atau korupsi ketika mereka terpilih dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah.Â
Keenam, survei SMRC mengungkapkan antusiasme masyarakat mengikuti Pilkada 2020. Angka tersebut sangat tinggi mengingat Pilkada 2020 diselenggarakan pada situasi pandemi yang menuntut pemberlakuan protokol kesehatan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).
Di beberapa daerah, angka positif Covid-19 justru naik menjelang Pilkada 2020 ini. Apakah angka itu juga tinggi di 270 daerah Pilkada 2020? Jika angka tinggi, apakah tingkat partisipasinya masih 92% di 270 daerah itu? Temuan itu tentu saja menarik untuk analisa lebih lanjut.
Ketujuh, angka 92 persen warga di 270 wilayah Pilkada 2020 itu juga menarik. Angka ini sangat berbeda dengan protes terhadap pilkada yang tetap diadakan sedangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2020 ditunda. Mungkin saja protes tersebut sifatnya elitis atau di sosial media saja. Tingkat kebenarannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Ketujuh analisa di atas tentu saja merupakan sebagian dari banyaknya variasi atau perspektif dalam melihat empat fakta menarik. Selain itu, masih banyak fakta bisa diajukan sebagai sesuatu yang menarik untuk menunjukkan gambaran umum dari 270 daerah Pilkada 2020 ini.
Selamat mencoblos.
