Satu UE, Beda Resiko
Selain itu, pandemi Covid-19 menghadirkan kenyataan pahit bahwa ke-27 negara anggota itu memiliki 'pengalaman' berbedaÂ
Pertama, Italia, misalnya, harus menerima kenyataan sebagai negara yang paling terdampak pandemi dengan korban paling tinggi di UE selama beberapa periode waktu. Selain itu, Italia juga dihadapkan pada kurang cepatnya respon UE dalam membantu krisis Covid-19 ini. Akibatnya, Italia harus meminta bantuan kesehatan ke China dan Rusia.
Kedua, kepentingan nasional lebih mengemuka. Sejak pertengahan Maret hingga waktu tertentu setelah itu, berbagai negara anggota Uni Eropa memberlakukan lockdown dengan berbagai variasi ketentuan sesuai dengan kondisi nasional masing-masing. Kebijakan lockdown nasional ini ternyata tidak diambil sebagai hasil kebijakan bersama di tingkat UE.
Kedua, akibatnya adalah UE tidak responsif dalam mengantisipasi persebaran pandemi di wilayahnya. Keterlambatan UE ini menyebabkan hubungan antar-negara mengalami ketegangan. Kebijakan lockdown negara-negara yang berbatasan dengan Perancis dan Italia dianggap diskriminatif dan unilateral.
Ketiga, kebijakan bersama namun pemberlakuan sesuai kondisi nasional negara-negara tertentu memberlakukan lebih lama dan ketat. Keinginan UE menerapkan kebijakan regional one-measure-fits-all tampaknya tidak bisa berjalan lancar. Kebijakan ini dipandang tidak bisa diterapkan secara efektif karena perbedaan korban meninggal akibat Covid-19, sehingga lebih diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi pariwisata nasional masing-masing negara.
Keempat, upaya antisipasi UE menyambut musim panas. Salah satu kebijakan bersama adalah penerapan voucher hotel dalam pembatalan pemesanan kamar. Walaupun kebijakan insentif ini menarik, namun kebijakan ini ditentang pihak-pihak terkait.Â
Kebijakan lain, seperti 'koridor turis', juga menjadi upaya antisipatif untuk menyambut wisatawan pada musim panas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penerapannya kebijakan ini juga ternyata tidak menyeluruh di semua negara anggota UE. Faktor sedikitnya korban jiwa akibat Covid-19 menjadi pertimbangan menerapkan kebijakan ini di Ceko, Slovakia, dan Kroasia saja.Â
Yang menarik adalah upaya menerapkan paspor atau dokumen perjalanan 'bebas Covid-19'. Dokumen ini dapat berfungsi sebagai jaminan melakukan perjalanan wisata lintas koridor turis di wilayah EU.
Kelima, beberapa negara ingin membuka perbatasannya tanpa harus berkoordinasi dengan UE. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, UE tampaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali menegaskan bahwa kebijakan pembukaan perbatasan harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah. Upaya Jerman membuka beberapa perbatasan dan masih menutup perbatasan lainnya memicu kecurigaan mengenai faktor diskriminatif dalam kebijakan itu.
Tantangan
Pandemi Covid-19 ini ternyata memperlihatkan persoalan yang tidak terduga selama ini bagi UE, yaitu gagapnya UE dalam merespon dampak pandemi di sektor pariwisata. Ketimbang ASEAN, SAARC (South Asia Association for Regional Cooperation), AU (African Union) misalnya, UE yang paling matang dalam perkembangan dan proses regionalisasi kelembagaannya seharusnya memiliki mekanisme yang lebih matang dalam merespon berbagai persoalan, termasuk pandemi ini.Â
Tantangan ke depan bagi UE adalah kebijakan-kebijakan nasional yang tidak berkoordinasi dengan kebijakan bersama di UE; kebijakan beberapa negara atas dasar kesamaan respon terhadap pandemi, namun berbeda dengan kebijakan UE. Terakhir, normal baru bahwa UE harus menghadapi kenyataan tentang perbedaan dampak pandemi Covid-19 terhadap masing-masing negara anggotanya memerlukan kebijakan bersama yang berbeda dari persoalan regional sebelumnya.
