Mohon tunggu...
LUCKY NUGROHO
LUCKY NUGROHO Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Mercu Buana

Filateli dan Berenang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

"Kesejahteraan Masyarakat Menengah Bawah": Kunci Keberlanjutan Pemerintah Baru di Tengah Tantangan Global

10 November 2024   12:01 Diperbarui: 10 November 2024   12:09 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia, terutama menjelang pelantikan presiden baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang lalu, adalah adanya antisipasi publik terhadap arah kebijakan pemerintahan baru. Salah satu perhatian utama masyarakat adalah bagaimana pemerintahan baru ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, khususnya untuk masyarakat menengah bawah dan pelaku UMKM serta koperasi. Kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi harapan besar, mengingat pelaku UMKM dan koperasi merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, yang menyumbang besar terhadap PDB dan lapangan kerja. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan di kuartal III 2024 tetap terjaga meskipun ada ketidakpastian global. Namun, tantangan global, seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah, mengharuskan Indonesia terus memonitor dan mengambil langkah-langkah antisipatif. Ketahanan ekonomi yang berfokus pada daya beli masyarakat juga menjadi sorotan penting. Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan negara-negara besar memberikan ruang bagi stabilitas finansial, namun pemerintahan baru diharapkan untuk memperhatikan dampak inflasi dan peningkatan biaya hidup yang menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Namun, meski pemerintah terdahulu telah menempatkan perhatian besar pada UMKM dan koperasi, ada gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Misalnya, meskipun koperasi diakui sebagai pengelola rumah produksi bagi UMKM, sosialisasi dan eksekusi program ini masih kurang optimal. Gap ini menciptakan tantangan bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki sinergi antara koperasi dan UMKM, memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru semakin meningkat karena mereka ingin melihat perubahan nyata dalam hal pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya beli.

Ekspektasi Masyarakat terhadap Pemerintahan Baru

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan membawa angin segar bagi ekonomi kerakyatan, terutama dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan koperasi. Masyarakat menengah bawah menantikan adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka, seperti akses pembiayaan yang lebih mudah, dukungan bagi wirausaha, serta program-program yang membantu meningkatkan daya beli mereka. Salah satu ekspektasi utama adalah adanya kebijakan yang menekan inflasi dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Etika Berpolitik yang Sopan dan Santun

Dalam konteks politik Indonesia, etika berpolitik yang sopan dan santun adalah nilai yang sangat dijunjung. Pemerintahan baru diharapkan dapat memberikan teladan dalam hal ini, tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam penyampaian kebijakan dan komunikasi politik. Menurut agenda setting theory, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap perilaku politik. Media yang terus menyoroti perilaku etis para pemimpin politik akan memperkuat ekspektasi masyarakat untuk melihat pemimpin yang menghormati nilai-nilai kesantunan dan integritas.

Menghindari Kemewahan

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat menjauhi gaya hidup mewah yang dapat menciptakan kesenjangan dengan rakyat. Masyarakat menengah bawah sangat peka terhadap gaya hidup pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, tindakan yang menunjukkan kesederhanaan akan membangun kedekatan dengan rakyat dan memperkuat kepercayaan publik.

Kesejahteraan Masyarakat Menengah Bawah 

Salah satu faktor penting keberlanjutan pemerintahan adalah bagaimana mereka menangani isu kesejahteraan masyarakat menengah bawah. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan stabilitas harga. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menengah bawah, yang merupakan mayoritas populasi, dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jika berhasil meningkatkan kesejahteraan kelas menengah bawah, pemerintahan baru ini akan memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan mendukung keberlanjutan program-program jangka panjang.

Perekonomian yang Memihak UMKM dan Koperasi

Pelaku UMKM dan koperasi memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali terabaikan dalam kebijakan yang lebih berpihak pada korporasi besar. Dengan pemisahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam membina kedua sektor ini secara efektif. Sinergi antara koperasi dan UMKM harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kebijakan pembiayaan dan akses pasar untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat Indonesia menjadi perhatian penting, terutama dengan meningkatnya inflasi dan tekanan pada harga kebutuhan pokok. Kebijakan ekonomi yang mendukung peningkatan daya beli, seperti subsidi, kontrol harga, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sangat dinantikan. Media memainkan peran penting dalam mendorong kesadaran publik tentang pentingnya daya beli dan menekan pemerintah untuk merespons isu ini dengan cepat. Dalam konteks agenda setting theory, media memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian publik dan pemerintah pada isu-isu penting seperti daya beli, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil.

Hubungan dengan Agenda Setting Theory

Agenda setting theory menjelaskan bagaimana media mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam hal ini, media memiliki peran besar dalam membentuk ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru. Saat media memberikan porsi besar pada isu-isu seperti daya beli masyarakat, kesejahteraan kelas menengah bawah, dan peran UMKM serta koperasi, perhatian masyarakat akan semakin terfokus pada hal tersebut. Publik akan menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan nyata terhadap masalah-masalah ini. Selain itu, media juga berperan dalam menyoroti perilaku politik para pemimpin, termasuk bagaimana mereka menampilkan etika berpolitik dan kesederhanaan. Perilaku pemimpin yang dipublikasikan dengan baik dapat mempengaruhi persepsi publik dan memperkuat harapan terhadap standar etika politik yang lebih tinggi. Dengan demikian, agenda setting theory menunjukkan bagaimana isu-isu yang dianggap penting oleh media mempengaruhi opini publik, yang pada gilirannya memengaruhi respons pemerintah terhadap masalah-masalah tersebut. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus responsif terhadap isu-isu yang diangkat oleh media untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahannya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun