Tata kelola perkotaan semakin menjadi sorotan, terutama dalam konteks Pilkada 2024 di Indonesia. Jakarta, sebagai ibu kota negara, mencerminkan tantangan perkotaan seperti urbanisasi yang cepat, kesenjangan sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur. Pilkada yang akan datang menjadi momen penting untuk menghadirkan solusi nyata bagi masalah ini. Namun, di balik euforia politik, terdapat kebutuhan mendesak akan pemimpin yang mampu melihat masa depan yang berkelanjutan, di mana kualitas hidup dan inklusivitas menjadi prioritas. Berlandaskan pada Teori Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Theory), Selanjutnya artikel ini akan mengulas bagaimana Jakarta dapat memanfaatkan kepemimpinan efektif untuk mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan. Urbanisasi di Jakarta telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini mendorong kota menjadi pusat ekonomi, namun di sisi lain, urbanisasi yang cepat ini juga membebani sumber daya dan infrastruktur kota. Konversi ruang hijau menjadi yang dialihkan pertuntukkannya menjadi hunian maupun untuk niaga dan industir telah memperparah masalah seperti urban heat islands (fenomena di mana area perkotaan menjadi lebih panas dan banjir). Meskipun sudah ada upaya pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar luar Jakarta (JORR) dan pengembangan MRT, masih ada kesenjangan besar dalam perencanaan kota, terutama dalam mengintegrasikan masyarakat marginal ke dalam ekonomi kota yang lebih luas. Fragmentasi jaringan perkotaan, seperti yang terlihat di koridor TB Simatupang dan Puri Indah CBD, menunjukkan perjuangan kota dalam mengatasi ketidaksetaraan spasial. Pilkada 2024 diharapkan membawa dinamika politik baru, namun ada kekhawatiran bahwa fokusnya akan lebih pada manuver politik daripada solusi tata kelola yang berkelanjutan. Gap yang kritis terletak pada kurangnya visi terpadu yang mampu menyelaraskan janji-janji elektoral jangka pendek dengan kebutuhan ketahanan kota jangka panjang. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya piawai dalam berpolitik, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan berbasis pengetahuan dalam perencanaan kota.
Teori Berbasis Pengetahuan
Teori Berbasis Pengetahuan (Knowledge-Based Theory) menyatakan bahwa organisasi ada untuk mengelola dan mengintegrasikan pengetahuan secara efisien, yang menjadi keunggulan kompetitif utama mereka. Â Teori ini dapat diterapkan dalam konteks tata kelola perkotaan, di mana kota seperti Jakarta dilihat sebagai entitas yang harus mampu mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengetahuan dari para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pendekatan berbasis pengetahuan dalam tata kelola menekankan pentingnya menggunakan keahlian kolektif dari para pemangku kepentingan ini untuk menangani tantangan perkotaan yang kompleks, memastikan bahwa proses perencanaan didasarkan pada data dan inklusif.
Kepemimpinan Visioner: Katalis untuk Perencanaan Kota Berkelanjutan
Perjalanan Jakarta menuju status sebagai kota global yang kompetitif memerlukan kepemimpinan yang mampu melampaui permukaan politik elektoral. Pemimpin visioner sangat penting untuk membawa kota melalui tantangan yang rumit seperti keberlanjutan lingkungan, kesetaraan sosial-ekonomi, dan pengembangan infrastruktur. Seperti yang ditunjukkan dalam berbagai studi tentang perencanaan perkotaan. Pemimpin yang mampu menginspirasi para pemangku kepentingan untuk bergerak menuju visi bersama lebih mungkin mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini sejalan dengan konsep 'hyper-planning', di mana rencana ambisius dan berpandangan ke depan diterapkan untuk mengatasi kebutuhan perkotaan yang mendesak maupun masa depan. Sebagai contoh, mengatasi masalah seperti penurunan tanah (land subsidence) dan banjir membutuhkan pemahaman mendalam tentang sistem pengelolaan air kota serta kemampuan untuk mengintegrasikan solusi inovatif seperti infrastruktur hijau. Pendekatan ini merupakan bagian dari basis pengetahuan yang harus dimanfaatkan oleh seorang pemimpin untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan.
Studi Kasus Fragmentasi di Jakarta
Tedapat dua tantangan menggambarkan tantangan fragmentasi jaringan dan peran tata kelola dalam mengatasinya: koridor TB Simatupang dan Puri Indah CBD. Kawasan ini menunjukkan bagaimana perencanaan kota seringkali gagal mengintegrasikan area dengan pertumbuhan tinggi ke dalam jaringan transportasi yang lebih luas, menciptakan ruang 'premium' yang terisolasi dari layanan kota yang esensial. Â Meskipun pengembangan koridor ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, hal ini juga memperdalam kesenjangan antara masyarakat kaya dan yang kurang beruntung. Oleh karenanya, pemimpin visioner sudah seharunya dapat menjembatani kesenjangan ini dengan kebijakan yang memastikan akses infrastruktur yang adil. Hal tersebut mencakup perluasan jaringan transportasi umum ke zona ekonomi berpenduduk padat serta menerapkan kebijakan yang mendorong pengembangan kawasan campuran, sehingga mencegah segregasi sosial-spasial lebih lanjut. Dengan memetik pelajaran dari kota global lain yang menghadapi tantangan serupa, Jakarta dapat menciptakan lanskap perkotaan yang lebih kohesif dan inklusif.
Menuju Transformasi Perkotaan Berbasis Pengetahuan
Teori Berbasis Pengetahuan menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan pengetahuan. Bagi Jakarta, hal ini berarti memanfaatkan data besar dan alat digital untuk menginformasikan keputusan perencanaan kota. Adopsi solusi mobilitas cerdas (Smart Mobility), merujuk yang disampaikan oleh Ivana Semanjski dalam bukunya smart urban mobilty merupakan langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang pola mobilitas perkotaan dan optimalisasi transportasi umum. Oleh karenanya, dengan menerapkan kebijakan yang berbasis data, Jakarta dapat menangani masalah seperti kemacetan dan polusi udara secara lebih efektif. Selain itu, perencanaan kota perlu melibatkan pengetahuan dan masukan dari masyarakat, memastikan bahwa perkembangan yang terjadi mencerminkan kebutuhan warga lokal dimana keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan ruang kota yang tangguh. Dengan demikian pemimpin yang mampu memfasilitasi proses inklusif semacam ini akan lebih siap untuk membimbing Jakarta menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan kesetaraan sosial.
Langkah Nyata
Pada akhirnya, Pilkada 2024 merupakan momen penting bagi Jakarta untuk mendefinisikan kembali masa depannya sebagai kota dimana pemimpin Jakarta nanti yang terpilih harus menunjukkan langkah nyata melampaui retorika politik dan beralih pada pendekatan berbasis pengetahuan dalam perencanaan kota, memastikan bahwa kota ini dapat berkembang di tengah kompleksitas urbanisasi yang cepat dan di tengah kondisi persaingan global.
