Lagi-lagi, diharapkan pemerintah melalui bank tanah dapat memberikan kebijaksanaannya dengan mengalokasikan tanah untuk tujuan pertanian yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pembagian tanah yang lebih adil juga berpotensi mendorong pembentukan koperasi petani dan pengembangan industri pertanian lokal yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian daerah.
Sebenarnya kalau mau menilik lebih jauh, menarik sekali ketika membahas tentang konflik tanah di masyarakat dan mendiskusikan solusinya bersama. Namun memang tidak mudah, dalam menjalankannya. Bisa saja, masyarakat masih merasa enggan, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman keluarga maupun orang-orang sekitar di masa lalu, mereka tidak mendapatkan manfaat dari penyelesaian konflik. Yang ada justru persoalan terkait tanah, justru membuat mereka terpaksa harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Belum lagi pajak dan dana lain-lain yang tak terduga.Â
Untuk itu, diperlukan diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, transparansi dalam pengelolaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ini adalah bagian dari memperbaiki citra pemerintah. Ya,implementasi bank tanah memerlukan pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kalau dapat bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik, bank tanah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Setiap warga negara pun memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Sidoarjo, 24 Januari 2025
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
