LSM PENJARA 1: Reformasi Polri Butuh Kritik Seimbang Bukan Serangan Sepihak

Jakarta | One Pacific Place, SCBD ---  Dalam rangka menanggapi kritik yang dilontarkan pada Haul ke-15 Gus Dur terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin, menekankan pentingnya menjaga obyektivitas dalam menilai kinerja Polri. Kritik, menurutnya, harus seimbang dengan apresiasi atas kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

 

"Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang aktif menegakkan hukum dan memerangi kejahatan terorganisir. Sepanjang tahun ini saja, Polri berhasil mengungkap lebih dari 2.500 kasus korupsi dari tingkat daerah hingga nasional, membongkar jaringan narkotika internasional, dan menjaga stabilitas selama pemilu serta bencana alam," jelas Arifin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin pagi (22/12).

Sebagai pemimpin LSM yang aktif memantau penegakan hukum, Arifin mengapresiasi sejumlah langkah strategis Polri dalam reformasi institusional. Penerapan digitalisasi layanan publik melalui aplikasi "Polri Presisi" dan peningkatan pelatihan berbasis humanisme bagi personel menjadi bukti komitmen Polri dalam menciptakan institusi yang lebih profesional dan transparan.

Kritik dan Apresiasi: Harus Berjalan Seimbang

Menurut Arifin, kritik yang tendensius tanpa dasar justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Polri. "Tidak ada institusi yang sempurna. Namun, kritik yang membangun adalah kunci reformasi yang positif. Sebaliknya, kritik destruktif hanya akan melemahkan moral anggota yang telah bekerja keras demi masyarakat," tegasnya.

Dalam pernyataan resminya, LSM PENJARA 1 menggarisbawahi sejumlah pencapaian Polri yang layak diapresiasi selama tahun 2024, di antaranya:

1. Pengungkapan 645 Kasus Korupsi
Polri, melalui kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan, berhasil memberantas korupsi di berbagai daerah dengan pendekatan sistematis.

2. Menjaga Stabilitas Nasional
Selama periode pemilu dan konflik horizontal, Polri menunjukkan profesionalisme dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

3. Peningkatan Kepercayaan Publik
Melalui program "Polri Presisi," Polri berhasil menciptakan transparansi layanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

Seruan untuk Kritik yang Konstruktif

Arifin menekankan bahwa kritik terhadap Polri tidak boleh menggeneralisasi kelemahan individu sebagai representasi institusi secara keseluruhan. "Reformasi institusional hanya dapat tercapai dengan kritik yang konstruktif, bukan melalui upaya meruntuhkan moral dan kredibilitas institusi," ujarnya.

Sebagai penutup, ia mengajak semua pihak untuk membangun dialog yang produktif dalam menyempurnakan institusi negara seperti Polri. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan Polri terus berkembang menjadi pelindung masyarakat yang profesional dan humanis," pungkas Arifin.

Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa kritik dan apresiasi harus berjalan beriringan untuk menciptakan institusi negara yang kuat dan dipercaya.