Yogyakarta - Negara Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terkait kebijakan keuangan yang Pemerintah terapkan. Kritik ini terus mengemuka seiring dengan berbagai isu ekonomi yang terus menghantui negeri ini.
Salah satu kritik yang paling mencolok adalah terkait dengan pengelolaan utang negara. LSM PENJARA 1 berkesimpulan bahwa Pemerintah terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri, yang berpotensi mengakibatkan beban utang yang terlalu berat untuk generasi mendatang. Harusnya, diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal (utang).
Selain itu, kritik juga ditujukan kepada alokasi anggaran Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. "Banyak yang menganggap bahwa Kementerian Keuangan kurang memperhatikan sejumlah sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan, yang masih belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.", Ujar Arifin selaku Pimpinan LSM PENJARA 1.
"Kebijakan pajak pun demikian. Dimana pemungutan pajak yang tidak efisien dan beban pajak yang tinggi bagi sektor usaha kecil dan menengah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.", Lanjutnya.
"Harusnya, Pemerintahan Jokowi dapat mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan, dengan tidak menambah utang-utang baru.", Tegas Arifin.
Lebih lanjut LSM PENJARA 1 mengingatkan Pemerintah terkait rekomendasi BPK dan IMF. "Indikator kerentanan utang Indonesia yang berasal dari kajian BPK menyebutkan bahwa utang Indonesia melampui rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR).", Tutup Arifin.
Lipsus.
