Warga Menolak Relokasi: Sampai Mati pun Tak Akan Saya Keluar dari Rumah Ini

Saat pertemuan tersebut, CEO Xinyi Group, Gerry Tung, didampingi oleh Tomy Winata, pemilik perusahaan Artha Group, induk perusahaan PT MEG, yang juga merupakan penggagas konsep pengembangan Pulau Rempang sekitar 20 tahun yang lalu, jauh sebelum tahun 2023. Salah satu agenda pertemuan kunjungan kerja ke Fuzhou yaitu membahas rencana penandatanganan kerjasama proyek Rempang Eco-City antara Xinyi Group dengan PT MEG di hadapan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Tiongkok, yang kemudian, tepatnya pada 28 Juli 2023, PT MEG menandatangani perjanjian dengan Xinyi Group di Chengdu, Ibukota Provinsi Sichuan, China, di hadapan Presiden Joko Widodo.

Penetapan Pulau Rempang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 28 Agustus 2023 serta berdasarkan sejumlah pertemuan yang sudah berlangsung, baik antara investor dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Batam, maupun pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tokoh masyarakat Rempang, memunculkan perlawanan dari warga yang menolak investasi dan relokasi, termasuk warga yang tinggal di kampung-kampung yang terdampak tahap awal pembangunan proyek Rempang Eco-City.

"Sampai mati pun tak akan saya keluar dari rumah ini. Walaupun semua orang diusir, saya tidak akan berpindah dari tanah saya," kata Ibu Imah, seorang ibu empat anak yang aktif berjuang menolak relokasi atau pergeseran tempat tinggalnya ke wilayah lain. Komentar Ibu Imah tersebut ditujukan terhadap peristiwa pengusiran satu orang warga Kampung Pasir Merah beberapa jam sebelumnya, Minggu, 1 Oktober 2023. Keesokan harinya, rumah panggung di pinggir pantai yang terbuat dari kayu milik Wulan tersebut mulai dibongkar oleh tukang bangunan. "Ya, semalam ramai aparat di sini, tentara, pemerintah, BP Batam, datang mengusir Mbak Wulan, tetapi kami tidak takut pula. Kami menolak pemindahan, itu hak kami," kata tetangga depan jalan menuju rumah Wulan yang sudah pindah ke Batam karena tanda tangan persetujuan relokasi. 

Rumah Wulan, warga Kampung Pasir Merah yang setuju relokasi dibongkar petugas bangunan

Tak cukup sampai disitu, setelah pengusiran satu warga Pasir Merah tersebut, semangat ibu-ibu Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, seakan makin membara. Hal itu ditunjukkan dengan lontaran beberapa ide untuk menunjukkan penolakan relokasi. Mereka berencana untuk memasang spanduk di beberapa ruas jalan yang dapat dilihat oleh warga yang lewat. "Kita letak depan Puskesmas, itu masih tanah kita, kan? Kita pasang di rumah kita masing-masing, untuk menunjukkan rumah mana yang masih menolak relokasi," usul Ibu Imah yang disambut dengan semangat oleh ibu-ibu lainnya yang berkumpul di Posko Bantuan Hukum Solidaritas Nasional untuk Rempang Kampung Pasir Merah.

***

Senin, 2 Oktober 2023, malam hari sekitar pukul 19.30 WIB, belasan warga Kampung Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Pulau Rempang, berkumpul di teras rumah salah satu warga yang mana di depan rumah warga tersebut berdiri Posko Bantuan Hukum Solidaritas Nasional untuk Rempang. Beberapa warga mengungkapkan keresahan mereka terhadap rencana relokasi empat kampung yang terdampak tahap awal pembangunan proyek Rempang Eco-City ke kampung mereka. "Itu ada empat kampung, ratusan keluarga, di mana kita hendak letakkan, habislah laut kita, bakau kita, di mana lagi kita hendak cari makan," kata salah seorang warga. "Pemerintah sudah mengecewakan rakyat. Makanya harus ada perlawanan kecil meskipun kita tidak bisa besar dulu sekarang," timpal warga lainnya.

Posko Solidaritas Nasional untuk Rempang di Kampung Tanjung Banon

Maka dari itu, pada malam itu juga, di hari yang sama setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang membahas kondisi dan perkembangan terbaru permasalahan Pulau Rempang, mereka bersepakat untuk membuat video berisi beberapa pernyataan. Pertama, warga Kampung Tanjung Banon menolak relokasi bersama-sama dengan 16 kampung tua lainnya di Pulau Rempang dan Galang, serta kedua, mengklarifikasi pernyataan yang beredar luas bahwa warga Kampung Tanjung Banon telah menyetujui wilayah mereka menjadi lokasi relokasi. 

Dengan kata lain, berdasarkan laporan Menteri Bahlil Lahadalia dalam rapat RDPU dengan Komisi VI DPR RI pada 2 Oktober 2023, meskipun telah ada kesepakatan antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dengan RT/RW setempat bahwa relokasi warga terdampak proyek Rempang Eco-City akan dilakukan di Kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang, namun hingga kini, warga Kampung Tanjung Banon belum menyetujui bahwa kampung mereka akan menjadi tempat relokasi. 

Di sisi lain, perjuangan warga Kampung Sembulang Hulu, Pasir Merah, Pasir Panjang, yang menjadi kampung terdampak tahap awal proyek Rempang Eco-City juga masih berlanjut. Di Sembulang Hulu, misalnya, setiap malam, selepas Isya, belasan bapak-bapak berkumpul di Posko Bantuan Hukum Solidaritas Nasional untuk Rempang. "Kami berkumpul atas dasar kesadaran penuh bahwa kami menolak relokasi," kata Pak Mis, salah seorang warga Sembulang Hulu yang aktif setiap malam berjaga di posko hingga menjelang subuh. 

Posko Solidaritas Nasional untuk Rempang di Kampung Sembulang Hulu