Oleh: Julianda BM
Nasi putih, makanan pokok yang menemani setiap hidangan di Indonesia, kini seakan menjelma menjadi barang mewah.Â
Harganya yang terus meroket membuat banyak keluarga menelan ludah pahit.Â
Di tengah hiruk pikuk kehidupan, bayang-bayang krisis beras menghantui, memicu kekhawatiran dan keraguan akan masa depan pangan bangsa.
Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukkan bahwa harga beras global telah mencapai level tertinggi sejak tahun 2008.Â
Di Indonesia sendiri, harga beras medium di berbagai daerah telah menembus Rp 10.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berbagai faktor menjadi penyebab krisis beras ini, mulai dari perubahan iklim yang mengganggu produksi padi, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak geopolitik global.Â
Namun, di balik kompleksitasnya, akar permasalahan ini terletak pada kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pangan.
Sejak lama, sektor pertanian di Indonesia terabaikan. Kurangnya investasi, infrastruktur yang tidak memadai, dan akses yang terbatas terhadap teknologi modern membuat petani terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakefisienan.
Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan produksi padi, seperti program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) dan program Kartu Tani.Â
Namun, program-program tersebut sering kali tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan minim evaluasi.
Di sisi lain, kebijakan impor beras yang sering dilakukan pemerintah justru memperparah krisis ini. Impor beras yang murah membuat harga beras di pasaran jatuh, sehingga petani semakin terpuruk.
Krisis beras ini bukan hanya soal perut lapar, tapi juga tentang martabat bangsa. Bagaimana mungkin negara agraris seperti Indonesia harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya?
Saatnya pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi krisis ini. Diperlukan langkah-langkah kongkret dan terobosan inovatif untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Pemerintah perlu fokus pada beberapa hal berikut:
1. Meningkatkan Investasi di Sektor Pertanian, dengan beberapa kegiatan berikut:
- Alokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan tani, dan penyimpanan hasil panen.
- Berikan subsidi pupuk dan benih unggul kepada petani.
- Lakukan riset dan pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna.
2. Memperkuat Petani, dengan upaya berikut:
- Berikan pelatihan dan pendampingan kepada petani agar dapat meningkatkan produktivitasnya.
- Ciptakan akses yang mudah dan terjangkau bagi petani terhadap kredit dan modal usaha.
- Lindungi petani dari fluktuasi harga pasar dengan menetapkan harga dasar pembelian gabah yang menguntungkan.
3. Membangun Sistem Distribusi yang Efisien, dengan melakukan kegiatan berikut:
- Pangkas rantai distribusi beras agar harga di pasaran lebih stabil.
- Perkuat peran Bulog sebagai penyangga harga beras.
- Lakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
4. Mengubah Kebijakan Impor Beras, dengan upaya berikut:
- Lakukan impor beras secara terencana dan hati-hati agar tidak mengganggu harga beras di pasaran.
- Prioritaskan impor beras untuk jenis-jenis yang tidak diproduksi di dalam negeri.
Krisis beras ini adalah alarm bagi bangsa Indonesia. Saatnya kita berbenah dan membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.Â
Hanya dengan keseriusan dan komitmen dari pemerintah, rakyat Indonesia dapat terbebas dari jeratan krisis beras dan menikmati nasi putih sebagai makanan pokok dengan harga yang terjangkau.
Marilah kita bersama-sama bergerak, bahu membahu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.
Sumber:
