Kasus ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali sistem demokrasi Indonesia. Apakah sistem ini sudah cukup kuat untuk menangkal intervensi politik dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil?
Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan reformasi sistem pemilu, termasuk memperkuat peran DKPP dan mengevaluasi sistem pencalonan presiden dan wakil presiden.
Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat. Menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan kasus ini meruntuhkan pilar demokrasi. Mari jadikan ini sebagai pembelajaran untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan tepercaya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!