Oleh: Julianda BM
Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di perkotaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, terutama di perkotaan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk perkotaan mencapai 74,02% dari total penduduk Indonesia.
Kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah struktur industri dan pekerjaan. Banyak pekerjaan tradisional yang hilang, sementara pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan tinggi bermunculan.
Ketiga, pola konsumsi yang berubah. Pola konsumsi masyarakat perkotaan telah berubah, yang mengarah pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa berkualitas.
Dengan demikian pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di perkotaan. Peran tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, penciptaan lapangan kerja langsung. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja langsung dengan berinvestasi di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan jasa.Â
Kedua, penciptaan lapangan kerja tidak langsung. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja tidak langsung dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga sektor jasa.
Sebagai sebuah solusi, berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di perkotaan.
Pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, sehingga lulusannya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Kedua, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja, sehingga mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim investasi yang kondusif dapat diwujudkan dengan memberikan kemudahan perizinan, insentif pajak, dan jaminan kepastian hukum.